Sopir Ojek Online Demo Tuntut Pemerintah & DPR Buat Payung Hukum

Menurut Haji Ary, selaku koordinator aksi mengatakan bahwa ratusan ojek online yang hadir pada Senin (23/4/2018) menuntut Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI khususnya dan Komisi V Bidang Perhubungan untuk membuat payung hukum untuk mereka.

"Kami memohon kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI Komisi V bersedia mewujudkan payung hukum bagi kami," ucap Ary di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2018).

Adapun dalam regulasi tersebut, Ary mengatakan harus memuat tiga aspek mendasar pertama, pengakuan legal eksistensi seperti peranan dan fungsi ojek online dalam sistem transportasi nasional. Kedua, penetapan tarif standar dengan nilai wajar yaitu sekitar Rp3 ribu hingga Rp4 ribu per kilometer.

"Adapun metode pembayarannya adalah subsidi dari perusahaan aplikasi agar tarif bagi penumpang tetap murah dan terjangkau," ucap ojek online dari grab tersebut.

Pada aspek ketiga, ribuan ojek online yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda Dua Negara Kesatuan RI (Garda NKRI) menuntut agar dalam peraturan tersebut juga memuat perlindungan hukum bagi mereka.

"Perlu ada aspek perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia yang mandiri," ucapnya.

Ribuan ojek online tiba pada pukul 12.45 WIB. Mereka yang berasal dari berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Lampung, Cirebon, Jakarta, Depok, Bekasi dan Palembang ini melakukan longmarch dari kawasan Gelora Bung Karno, Senayan menuju Gedung DPR/MPR.