Indeks Ojek Online

Permenhub 12/2019 memang melarang pengendara motor sambil merokok, namun tidak memuat soal sanksi.

Direktur Antar Moda Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menjelaskan, tidak ada nominal tertentu yang disebutkan soal denda berkendara sambil merokok dalam larangan PM12 Tahun 2019.

BPTJ berencana menerapkan sistem POI agar para pengemudi ojek online dan calon penumpang bertemu di shelter.

Pemerintah sudah menetapkan tarif ojek online. Bagi pengendara, pendapatan mereka jelas akan bertambah. Tapi bagi pengguna, itu cukup memberatkan.

YLKI meminta regulasi dan kenaikan tarif ojek online harus bisa menjamin adanya peningkatan pelayanan, khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi akan berkomunikasi dengan DPR RI untuk mencari solusi jangka panjang. Saat ini baru permenhub saja sebagai solusi sementara.

Kemnhub memastikan pembangunan shelter untuk ojek online bisa menjadi tanggung jawab pemerintah, aplikator, atau pun swasta lain, tergantung pada lokasi shelter.

Kemenhub telah menetapkan tarif ojek online (ojol) di kisaran Rp 1.850-2.600 per km bergantung zonasi wilayahnya melalui surat keputusan menteri.

Garda Indonesia menyambut baik penetapan tarif ojek online oleh Kemenhub. Namun, organisasi driver ojek online itu berharap nilai tarif diperbaiki dalam evaluasi setiap tiga bulan.

Kemenhub memastikan tarif ojek online yang berkisar pada Rp 2.000/km nett ini telah mempertimbangkan UMR masing-masing daerah.

Kemenhub telah menetapkan tarif ojek online dengan kisaran batas bawah dan atas di angka Rp2.000 per km nett. Dengan tarif baru ini, aplikator dilarang menetapkan high fare lebih dari batas atas yang ditentukan.

Kemenhub resmi menetapkan tarif ojek online di kisaran Rp2.000/km nett diberlakukan pada 1 Mei 2019.

Kemenhub membuat kisaran tarif tanpa potongan (nett) dengan batas bawah Rp 2.000/km dan batas atas Rp 2.500/km.

Penentuan tarif ojek online masih ditunda hingga Senin, 25 Maret karena terjadi tarik ulur. Berapa tarif ideal yang menguntungkan semua pihak?

Garda Indonesia masih membahas tawaran yang diajukan pemerintah soal tarif ojek online Rp10 ribu per 5 Km pertama dengan para driver. Sebab, usulan driver ialah Rp12 ribu per 5 Km pertama.

Aturan turunan yang membahas tarif akan dirampungkan dalam pekan ini.

Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia meminta pemerintah dan aplikator menyediakan shelter untuk tempat "ngetem" para pengemudi ojek online.

Grab Indonesia menyarankan tarif batas bawah pengemudi ojek online kepada Kementerian Perhubungan, yakni Rp2.000 per kilometer.

Garda Indonesia menilai, tarif ojek online Rp2.400 per km tanpa potongan aplikator lebih ideal bagi para pengemudi (driver) dan sudah menguntungkan aplikatornya.

Kemenhub akan menetapkan tarif ojek online pada Senin, 25 Maret 2019. Penetapan itu mundur dari rencana semula, yakni pekan ini.