Indeks Ojek Online

Menurut penelitian Go-Jek meningkatkan penghasilan mitra di atas rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Sejumlah pengemudi ojek online di Jakarta mengaku pendapatannya bertambah setelah tarif baru diberlakukan Kemenhub sejak 1 Mei 2019. Namun, jumlah penumpang juga menurun drastis.  

Sejumlah pengguna jasa ojek online mengeluhkan adanya kebijakan baru tentang tarif batas atas dan bawah. Menurut mereka tarif ini terlalu mahal.

Menhub Budi Karya Sumadi akan menanggapi adanya keluhan dari beberapa masyarakat terkait biaya jasa ojek online yang mengalami kenaikan dengan evaluasi setelah seminggu penerapan aturan tarif ojek online.

Menhub Budi Karya Sumadi mengingatkan masyarakat pengguna ojek online bahwa mulai Rabu (1/5/2019), aturan soal kenaikan tarif akan efektif diberlakukan.

Menjelang penerapan tarif ojek online baru sejak 1 Mei 2019 mendatang, Menteri Perhubungan Budi Karya bakal bertemu operator ojek online.

Aturan mengenai tarif ojol ini mengacu pada amanat Pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat pada awal Maret 2019.

Garda meminta kepada presiden terpilih untuk melanjutkan upaya penyediaan payung hukum bagi aturan ojek online (ojol) yang kini baru sebatas diskresi menteri.

Fasilitas GrabBike Lounge dan program #ImpianUmrahItuDekat membuktikan upaya sungguh-sungguh Grab Indonesia dalam menjaga sekaligus meningkatkan kualitas hidup mitra-mitranya.

Go-Jek disebut-sebut sudah menyandang gelar decacorn. Tapi ada sebuah laporan yang menyatakan sebaliknya.

Pengemudi GrabBike bisa raup hingga Rp7 juta per bulan menurut survei Survei CSIS dan Tenggara Strategics.

Permenhub 12/2019 memang melarang pengendara motor sambil merokok, namun tidak memuat soal sanksi.

Direktur Antar Moda Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menjelaskan, tidak ada nominal tertentu yang disebutkan soal denda berkendara sambil merokok dalam larangan PM12 Tahun 2019.

BPTJ berencana menerapkan sistem POI agar para pengemudi ojek online dan calon penumpang bertemu di shelter.

Pemerintah sudah menetapkan tarif ojek online. Bagi pengendara, pendapatan mereka jelas akan bertambah. Tapi bagi pengguna, itu cukup memberatkan.

YLKI meminta regulasi dan kenaikan tarif ojek online harus bisa menjamin adanya peningkatan pelayanan, khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi akan berkomunikasi dengan DPR RI untuk mencari solusi jangka panjang. Saat ini baru permenhub saja sebagai solusi sementara.

Kemnhub memastikan pembangunan shelter untuk ojek online bisa menjadi tanggung jawab pemerintah, aplikator, atau pun swasta lain, tergantung pada lokasi shelter.

Kemenhub telah menetapkan tarif ojek online (ojol) di kisaran Rp 1.850-2.600 per km bergantung zonasi wilayahnya melalui surat keputusan menteri.

Garda Indonesia menyambut baik penetapan tarif ojek online oleh Kemenhub. Namun, organisasi driver ojek online itu berharap nilai tarif diperbaiki dalam evaluasi setiap tiga bulan.