Indeks News

Kesemrawutan proses pendaftaran SNBP 2025 ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas institusi pendidikan terhadap masa depan peserta didik.

Kasus polisi tembak siswa belum tuntas, malah ada kasus lain yang melibatkan anggota Polrestabes Semarang. Kok bisa?

Di balik gemerlap pariwisata Yogyakarta, kemiskinan dan kesenjangan sosial tetap mengiringi keseharian warganya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan klaim yang beredar tidak benar.

Pembatalan beasiswa ini dinilai dapat menghambat upaya Kementerian Keuangan dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

Setelah makanan diawetkan dalam kaleng, persoalan lain muncul: pembuka kaleng yang aman. Inilah kisah tentang bagaimana alat sederhana ini ditemukan.   

Sengketa tanah di Kawasan Tambun, Jawa Barat, sejatinya sudah terjadi sejak 1976. Bagaimana akar masalahnya?

Hingga artikel ini terbit pada Rabu (5/2/2025), Tirto belum menjumpai adanya berita atau keterangan resmi yang melaporkan soal Harun berhasil ditangkap.

Jika tak ada perubahan kebijakan signifikan, sampai 2029 nanti, pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, akan mengalami perlambatan.

Kondisi kelebihan pasokan listrik berpotensi bikin PLN semakin rugi. Dampak lingkungannya juga tak main-main.

Pembuatan akun medsos baru polisi dinilai hanya gimik dan semakin membuat alur aduan masyarakat berbasis viral.

USAID telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan sektor swasta selama 75 tahun.

Masyarakat di beberapa tempat pontang-panting mencari keberadaan gas bersubsidi 3 kg. Apa sebenarnya yang terjadi?

Tautan rekrutmen relawan Ramadan Baznas tahun 2025 yang beredar di Facebook tidak bersumber resmi dari Badan Amil Zakat Nasional.

Butuh biaya besar untuk mengakhiri operasi pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Bagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja akan mempengaruhi ekonomi, utamanya bisnis MICE?

Klaim ini sudah beredar sejak 2015 dan telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Revisi RUU BUMN berpotensi bikin Danantara tetap jadi alat politik pemerintah & lamban geraknya karena birokratisasi.

Pemerintah harus memperbaiki proses seleksi PSN dengan memastikan benar-benar layak dan tidak merugikan kepentingan publik.

Belum selesai masalah tingginya harga bahan pangan, para pengusaha warteg juga harus dihadapkan pada kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram.