Indeks News

Prasetyo menilai reshuffle perdana Prabowo tidak berkaitan dengan rencana atau isu bersih-bersih ‘orang-orang Jokowi’ di Kabinet Merah Putih saat ini.

Dalam catatan riset dan sejarah, narasi protes damai kerap dimanfaatkan otoritarianisme yang beradaptasi dengan cara meniru praktik-praktik demokrasi.

Fenomena sound horeg tidak bisa sekadar dipahami sebagai persoalan teknis hiburan suara ekstrem belaka.

Tidak ada pernyataan resmi dari PBB yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan sidang darurat untuk membubarkan DPR di Indonesia.

Mengingat anak muda juga menjadi kelompok pemilih terbanyak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, hal ini membuat suara mereka harus dianggap penting.

Doomscrolling bukan hanya kebiasaan buruk yang menghabiskan waktu, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan mental kita yang harus segera diatasi.

Sejumlah pakar hukum dan pengamat politik menilai kasus Nadiem Makarim berbeda dengan Tom Lembong. Seperti apa bedanya?

Penelusuran menggunakan Hive Moderation menemukan bahwa secara umum probabilitas video dihasilkan AI mencapai 88 persen.

Ishiba menjabat ketika Jepang dilanda banyak pukulan ekonomi, dari inflasi hingga kebijakan tarif resiprokal AS.

Prabowo menganggap 17+8 Tuntutan Rakyat sebagian masuk akal dan sebagian laiinya masih perlu dirundingkan.

Filisida bisa dipicu oleh banyak faktor yang kompleks. Yang paling pelik dan mendasar adalah masalah ekonomi.

Dalam beberapa kasus, penjarahan menggambarkan kemuakan publik atas ketidakadilan. Tapi, seiring waktu, ia bisa disusupi oleh kepentingan politik praktis.

Momen kedatangan tentara asing itu kemungkinan besar untuk mengikuti latihan gabungan Garuda Shields 2025.

Warsa 2015, majalah Lentera yang diterbitkan lembaga pers mahasiswa Fiskom UKSW diberedel. Laporannya dianggap meresahkan masyarakat Salatiga.

Lukisan bergambar logo PKI yang ditemukan polisi di kampus Unmul, dan dijadikan barang bukti, merupakan alat peraga pembelajaran akademik.

Negara tidak pernah belajar bahwa ada pengalaman kelam yang sarat pelanggaran HAM ketika Pam Swakarsa eksis.

Koperasi itu bukan sekadar jargon, tapi wadah ekonomi rakyat yang harus tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas.

Lembaga legislatif dianggap telah mengabaikan fungsi utamanya sebagai wakil rakyat.

Raden Igun Wicaksono menilai bahwa langkah Malaysia itu seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia.

DKBN pada dasarnya dapat jadi langkah positif asalkan dibarengi dengan kewenangan yang kuat dan jelas.