Indeks Netralitas Asn

Pemerintah telah mengeluarkan SKB Netralitas ASN yang memuat sanksi bertahap bagi ASN yang tidak netral pada Pemilu 2024. 

Menteri Agama Yaqut Cholil mengimbau ASN Kemenag agar tidak menjadi partisan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Bawaslu mengingatkan bahwa ASN harus netral di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Mereka hanya boleh bersikap tidak netral ketika di bilik suara.

KASN meminta masyarakat melaporkan bila ada ASN yang tidak netral di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Laporan bisa disampaikan di platform digital.

ASN tidak netral saat pilkada adalah persoalan klasik. Sanksi yang ada tak maksimal.

Menjelang pelaksanaan Pilkada, BKN mencatat sudah ada 362 ASN yang dijatuhi sanksi karena dianggap tidak netral.

Ada calon petahana di 224 dari 270 daerah berpotensi menaikkan angka pelanggaran netralitas aparatur sipil negara.

Jabatan ASN yang melanggar netralitas mulai dari pimpinan tinggi instansi hingga lurah.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin penyakit yang menyerang netralitas ASN akan kembali kambuh setiap lima tahun sekali.

Presiden Jokowi meminta aparat TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas sehingga kualitas demokrasi bisa ditingkatkan.

PNS banyak yang berpolitik, dan sanksi untuk mereka terlampau ringan, kadang tidak diberikan. Masalahnya struktural.

"Ini alarm Pilkada 2020 sudah berbunyi yaitu indikasi birokrasi berpolitik," ujar Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan posisi ASN menjadi penuh risiko ketika bersikap netral, mendukung salah satu calon, atau hanya diam saja.

BKN menyebut jumlah ASN yang melanggar netralitas saat Pilpres 2019 tak signifikan, dan masih di bawah 1 persen.

Ke-991 ASN tersebut terancam dikenai sanksi disiplin dan kode etik, karena diduga melanggar netralitas. 

Menteri PAN-RB Syafruddin membantah pernyataan stafnya bahwa Ustaz Abdul Somad (UAS) melanggar netralitas ASN.  

Pattiro mengusulkan agar KASN dan Badan Kepegawaian Negara menyusun panduan menggunakan media sosial bagi ASN. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi calon anggota legislatif (caleg) maupun pengurus dan anggota partai politik (parpol), hal ini ditegaskan oleh Menteri PAN-RB Syafruddin.

Zulkifli Hasan meminta para pendukung Prabowo-Sandiaga melawan kecurangan di Pemilu 2019 dan para ASN, aparat hukum, petugas KPU serta Bawaslu yang tidak netral. 

Komisioner KPU Hasyim Asyari menegaskan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitasnya dan tak terseret dalam politik praktis pada masa-masa Pilpres dan Pileg 2019.