Indeks Netralitas Asn

Di satu sisi PNS boleh sosialisasi program pemerintah, tapi di sisi lain mereka tetap dituntut netral dan tak boleh kampanye. Ini akan tetap membingungkan selama belum ada batasan yang jelas.

Menurut Menpan RB, ASN tidak boleh terpecah karena politik karena keberadaannya bersifat tetap meskipun pemimpin pemerintahan terus berubah.

Rudiantara membantah tudingan berkampanye pada saat acara di Kementerian Informasi dan Komunikasi yang memicu polemik, karena ada ungkapan 'yang gaji kamu siapa'.

Bawaslu meminta ASN untuk tetap netral terkait dengan ekspresi foto yang dapat merujuk pada dukungan pada salah satu paslon atau capres-cawapres.

BKN merilis daftar larangan ASN terkait dukungan pada capres dan cawapres menjelang Pilpres dan Pileg 2019.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mewanti-wanti para aparatur sipil negara itu untuk menjaga netralitas jelang Pemilu 2019.

"Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun." (Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Pemprov Jabar sedang mendalami indikasi ketidaknetralan Sekda Kota Bekasi saat Pilkada Serentak 2018.

Kedua pegawai pemerintah itu diduga terlibat politik praktis dengan menyatakan mendukung salah satu calon kepala daerah.

Menpan-RB Asman Abnur telah menekankan agar PNS tetap netral selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

Riset KPPOD pada lima provinsi penyelenggara Pilkada 2018 mencatat pelanggaran netralitas ASN paling banyak terjadi di media sosial.