Indeks Nasional

KPU melarang foto presiden/wapres dan tokoh-tokoh nasional di peraga kampanye saat Pilkada 2018.

Demokrat membantah pertemuan AHY dan Airlangga untuk membicarakan Pilpres 2019.

Menurut Fadli Zon, dalam waktu dekat ini Gerindra segera menyusun strategi dalam rangka memenangkan Prabowo di Pilpres 2019.

Kepala BNN Irjen Pol Heru Winarko memiliki harta kekayaan senilai Rp4,1 miliar pada Desember 2015.

Isu agama ataupun SARA sengaja dikelola oleh partai politik untuk kepentingan tertentu.

Presiden Jokowi meminta agar Heru Winarko membawa standar KPK ke BNN, baik dari sisi tata kelola maupun integritas.

Heru Winarko mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo

Tommy dan Titiek Soeharto boleh saja moncer dalam politik. Namun, pada mulanya bukan mereka yang dipersiapkan Soeharto mewarisi kekuasaannya.

Masyarakat Indonesia semakin islami. Namun, secara umum suara untuk partai-partai islami tak meningkat.

Dewan Pembina ACTA menilai, Prabowo memenuhi beberapa kriteria untuk memimpin Republik Indonesia.

"Kami menyatakan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode mendatang," ucap Kris Ibnu.

KPU punya alasan substansial mengapa melarang partai pajang foto presiden. Tujuannya agar fokus kampanye nanti adalah visi dan misi.

"Karena yang ngetwit itu kan pasti manusia, bukan robot. Aparatur Sipil Negara,” kata Titi Anggraeni dari Perludem.

Politikus PKS mengatakan, kebijakan KPU yang melarang parpol memasang gambar tokoh nasional di alat peraga kampanye sudah tepat.

Saat ini tim Pilkada Golkar sedang mempersiapkan langkah pergantian Nusyirwan Ismail, cawagub Kaltim yang meninggal dunia Selasa kemarin.

Mahfud mengatakan, jika melihat risalah amandemen milik MPR, maka JK memang tidak bisa lagi maju jadi cawapres.

PDIP ingin kepemimpinan presiden dan wapres periode 2019-2024 lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Pemasangan gambar orang beserta logo parpol dilarang karena masuk kategori 'citra diri' sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

KPU menyatakan, pergantian kandidat Cawagub Kaltim Nusyirwan Ismail yang meninggal dunia dapat dilakukan karena telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

"Saya tidak akan kampanye, tidak akan membuat tim sukses," ujar Wiranto.