Indeks Mui

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai haram hukumnya bagi umat Muslim untuk menggunakan atribut di luar agama Islam dinilai merupakan bentuk toleransi umat beragama tanpa meleburkan diri dengan keyakinan agama lain.

"Kalau saya terburu-buru dan punya ambisi kekuasaan dan ambisi politik, kalau GNPF punya ambisi itu, mungkin saat ini bisa kita Mesir-kan Indonesia," kata Bachtiar Natsir

Sekitar 5.000 warga Kota Palu menghadiri aksi Nusantara Bersatu di pelataran Anjungan Nusantara Pantai Talise, Rabu (30/11/2016).

Aksi bela Islam hanya akan difokuskan di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan tidak diperbolehkan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin, Jakarta, Senin (28/11).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri terus mengantisipasi para penyusup dari kelompok radikal pada demonstrasi yang bakal digelar pada 2 Desember mendatang.

MUI, FPI dan Polri sepakat demo damai 212 bakal dilangsungkan di Monas, Jakarta Pusat.

Sejumlah organisasi berencana menggelar Salat Jumat saat demonstrasi pada 2 Desember mendatang. Karenanya pihak kepolisian akan menyediakan solusi terkait rencana Salat Jumat tersebut.

Kampanye Ahok di Ciracas menghadapi penolakan. Diduga ada mobilisasi massa dari daerah non-Ciracas. Pengurus MUI Ciracas aktif menyiapkan aksi penolakan.

Syaifullah Yusuf atau yang disapa Gus Ipul ini menyarankan agar umat Islam yang berdemo pada 2 Desember mendatang tidak salat Jumat di jalan. Sebabnya, menurut Wakil Gubernur Jawa Timur ini, salat Jumat di jalan lebih banyak mudaratnya.

Tim advokasi MUI akan mengajukan gugatan praperadilan bila gelar perkara Ahok menyatakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu tak bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama. Menurutnya, ada atau tidaknya gelar perkara, kasus Ahok sudah memenuhi unsur pidana.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memeroleh nasihat dari kakak angkatnya terkait kasus dugaan penistaan agama yang sudah terlanjur menjeratnya. Andi Analta Amir, kakak angkat Ahok mengatakan agar mengambil pelajaran positif dari peristiwa tersebut

Dewan Pertimbangan MUI mendukung sikap keagamaan yang diambil MUI terkait ucapan Ahok mengenai surat Al Maidah 51 serta mendesak proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan dan tuntas.

Selain akan meminta keterangan dari Ketua MUI, KH Maruf Amin, Bareskrim Polri juga memanggil kembali Mudzakir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, juga sebagai saksi ahli.

Gus Ipul selaku Wakil Gubernur Jawa Timur dan salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), membolehkan kadernya ikut aksi demontrasi 4 November mendatang, namun ia meminta untuk tidak membawa aribut Nahdlatul Ulama.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk dilanjutkan melalui proses yang terhormat dan proporsional. Jokowi juga berjanji tak akan melakukan intervensi dalam kasus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan agar penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dilakukan melalui proses hukum yang terhormat, proporsional, dan berjanji tak akan melakukan intervensi.

MUI telah memutuskan, ajaran Dimas Kanjeng sebagai ajaran yang menyesatkan karena merupakan kasus penipuan yang dibungkus dengan kedok agama. Menanggapi itu PBNU menyarankan agar masyarakat menghormati keputusan MUI.

Sebelum lahir UU Jaminan Produk Halal, Ketua Umum MUI sempat menggalang dukungan dari sejumlah ormas Islam agar proses sertifikasi halal tetap menjadi kewenangannya. MUI juga gencar mengabarkan tentang legalitas yang dimilikinya untuk menerbitkan sertifikasi halal. Ada sejumlah undang-undang dan peraturan menteri yang menjadi landasan bagi MUI dalam menerbitkan sertifikat halal. Sayang, upaya itu tak membuahkan hasil. Mulai 2017, sertifikasi halal tak lagi menjadi wewenang MUI.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal bakal menugaskan lembaga baru untuk menerbitkan sertifikasi halal. Nantinya, sertifikasi halal akan dilakukan oleh BPJPH, yang kewenangannya di bawah Kementerian Agama. Dana sertifikasi halal nantinya akan masuk ke kantong negara. MUI agaknya harus ikhlas. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk.

Dana proses sertifikasi halal yang dipungut dan dikelola MUI tak pernah diungkap ke publik. Potensi pemasukan ditaksir bisa mencapai seratusan miliar rupiah per tahun. Namun, MUI merasa tak perlu membeberkan keuangannya meski memungut dana dari publik. Alasannya, banyak lembaga lain yang juga tidak menjabarkan keuangannya.