tirto.id - Dua hari menjelang pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 2017 putaran kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan para ulama dan sejumlah tokoh Muslim di Istana Negara Jakarta. Presiden meminta agar para tokoh masyarakat ini ikut mendukung suasana yang kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada DKI yang akan berlangsung pada Rabu (19/4/2017).
Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menkopolhukam Wiranto, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Sementara perwakilan ulama dan tokoh Muslim antara lain: KH Maruf Amin, ustaz Arifin Ilham, ustaz Yusuf Mansyur, tiga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahmud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Hamdan Zoelfa, serta Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Maruf Amin mengatakan, pada pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta agar para ulama ikut menenangkan situasi agar tetap kondusif. Hal tersebut sebagai respons pemerintah terkait adanya isu mobilisasi massa dari luar daerah Jakarta untuk mengawasi TPS-TPS pada saat pemungutan suara.
Rois Aam PBNU ini menambahkan bahwa semua yang hadir pada pertemuan itu bersepakat untuk mendukung keinginan Jokowi agar pelaksanaan Pilgub DKI putaran kedua berlangsung kondusif, termasuk mencegah adanya mobilisasi massa yang dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan Pilkada DKI.
“Para ulama sepakat mendukung kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden, termasuk pilkada agar kondusif sehingga Pilkada DKI yang akan dilaksanakan 19 April 2017 nanti jangan ada mobilisasi dari pihak manapun sehingga menimbulkan ketidakstabilan di DKI Jakarta dan membawa pengaruh buruk ke tingkat nasional,” kata Kiai Maruf, di kompleks Istana Presiden Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (17/4/2017).
Pertemuan serupa antara Presiden Jokowi dengan Kiai Maruf Amin juga dilakukan saat Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath mengkoordinir umat Islam untuk melakukan aksi 313, pada 31 Maret 2017 lalu. Aksi yang dikoordinir FUI ini diperkirakan akan diikuti ratusan ribu massa yang berasal dari berbagai daerah, seperti Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Usai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Kiai Maruf mengimbau agar demo yang dikoordinir FUI itu dilakukan secara tertib dan santun. “Saya kira besok kita tidak perlu demo-demo lagi, sudah terdengar keinginannya, tapi kalau pun demo harus tetap dilakukan, saya mengharap dilakukan dengan tertib dan santun,” ujarnya sehari sebelum demo 313.
Saat itu, Kiai Maruf meminta demo tidak membawa isu yang melebar ke mana-mana apalagi mengganti pemerintahan. “Itu ngawur, sampaikan saja dengan santun dan tertib. Itu harapan kami," katanya seperti dikutip Antara.
Menggalang Dukungan Ulama
Sebelum pertemuan Presiden Jokowi dengan perwakilan ulama dan tokoh Muslim digelar, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Mochamad Iriawan telah mengeluarkan Maklumat Bersama tentang larangan mobilisasi massa pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Maklumat itu juga ditandatangani Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti.
Poin dari maklumat itu melarang semua pihak memobilisasi massa karena berpeluang mengintimidasi secara fisik dan psikologis terhadap para pemilih dan panitia pemilihan di semua TPS di ibu kota.
Dalam maklumat itu disebutkan apabila ada sekelompok orang dari luar Jakarta melakukan mobilisasi massa ke ibu kota di hari pemilihan, maka semua aparat Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan, pemeriksaan sekaligus memerintahkan mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Jika massa tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan, akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.
Maklumat tersebut mendapat dukungan dari perwakilan ulama yang bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Menurut Kiai Maruf, semua yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden bersepakat mendukung keinginan Jokowi agar pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung kondusif, termasuk mencegah ada mobilisasi massa.
Menurut Kiai Maruf, pencegahan mobilisasi massa juga tak hanya terkait dengan kegiatan Tamasya Al-Maidah yang berupa pengerahan banyak orang dari luar Jakarta untuk mengawasi semua TPS di DKI Jakarta. Pencegahan juga untuk pengerahan massa oleh pihak lain.
“Kami menanggapi kemungkinan mobilisasi massa dari pihak manapun bukan saja satu pihak tapi juga dua pihak, kami tidak ingin mobilisasi apapun namanya, karena akan menimbulkan masalah kalau ada konflik di Jakarta karena itu yang tidak kita inginkan," ujarnya.
Para ulama, menurut Rois Aam PBNU ini, sempat mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk memanggil tim sukses kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta guna memastikan semua pihak tidak berkompetisi secara berlebihan.
“Dari para ulama kita menghimbau kepada semua pihak dan kita bahkan minta agar Presiden memanggil dua tim sukses itu, jangan sampai tim sukses yang terus menimbulkan masalah sehingga terjadi konflik yang lebih memanas supaya tensi diturunkan dipanggil dinasihati sehingga mereka tidak lagi berkompetisi secara tidak sehat," kata Kiai Maruf.
Selain soal Pilkada DKI Jakarta, lanjut Kiai Maruf, Presiden Jokowi juga menyampaikan sejumlah hal lain seperti mengenai rencana pemerintah untuk melakukan redistribusi aset tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga pesantren-pesantren.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
