tirto.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mengimbau bila demo 313 jadi digelar, maka harus dilakukan dengan tertib dan santun. Selain itu demo juga tidak membawa isu atau melebar ke mana-mana, termasuk mengganti pemerintahan yang sah.
"Itu ngawur, sampaikan saja dengan santun dan tertib. Itu harapan kami," kata Ma’ruf Amin usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Menut Ma’ruf, Presiden Jokowi tidak memberi pernyataan mengenai rencana demo itu. Namun, kata Maruf, Presiden terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak supaya terjaga situasi kondusif dan keutuhan negara.
“Insya Allah selesai mendengarkan apa yang dikemukakan Presiden itu, saya kira gejolak akan hilang karena beliau selalu komunikasi dengan kelompok-kelompok ini. Presiden istilahnya selalu menyapa semua pihak," kata Maruf.
Selain itu, Ma’ruf berpendapat bahwa pemahaman agama yang radikal bisa menimbulkan masalah kebangsaan. "Tetapi kalau pemahaman agama yang moderat seperti yang dianut NU, mungkin juga dengan Muhammadiyah, justru agama itu memberikan penguatan terhadap masalah-masalah politik kebangsaan dan kenegaraan," kata Ma’ruf.
Ia menyebutkan di NU ada solusi fiqih keagamaan untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan.
"Itu banyak, misal bagaimana NU menyelesaikan soal Islam dan Pancasila, soal masalah kebangsaan, hubungan muslim dengan nonmuslim," ujar Maruf seperti dikutip Antara.
Isu demo besar-besaran di Jakarta beredar belakangan ini. Forum Umat Islam (FUI) merencanakan akan menggelar aksi pada Jumat 31 Maret 2017 atau demo 313 untuk menuntut pencopotan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama.
Sekjen FUI, Al Khaththath, dalam keterangannya melalui video pada Selasa 28 Maret 2017 mengemukakan, aksi akan dilakukan dengan bersama-sama menunaikan salat Jumat, dizikir, dan tausiah di Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian diikuti dengan long march menuju ke Istana Merdeka menuntut pencopotan Ahok.
"Kita jalan menuju Istana Presiden untuk menuntut kepada presiden agar melaksanakan undang-undang, yaitu mencopot terdakwa Ahok. Basuki Tjahaja Purnama seorang terdakwa penista Alquran harus dicopot dari jabatannya," jelas Al Khaththath.
