Menuju konten utama

Wapres JK Minta MUI Terlibat Atasi Ketimpangan Ekonomi

Wapres JK meminta MUI betul-betul merealisasikan hasil Kongres Ekonomi Umat 2017 dengan membantu pemerintah mengatasi masalah kesenjangan ekonomi.

Wapres JK Minta MUI Terlibat Atasi Ketimpangan Ekonomi
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin (tengah) disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution saat pembukaan Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta, Sabtu (22/4/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut terlibat membantu pemerintah menangani masalah besarnya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Dia berharap MUI dan lembaga keagamaan Islam lain bisa bersinergi dengan pemerintah mengatasi ketimpangan.

JK, sapaan akrabnya, menyatakan hal ini saat menutup Kongres Ekonomi Umat 2017, yang digelar MUI sejak Sabtu akhir pekan kemarin, pada Senin (24/4/2017).

“Masalah Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan bicara. Tidak ada solusi yang dimunculkan dari situ. Tapi memang tidak bisa juga dilakukan tanpa ada kebijakan yang mendorong,” kata JK di depan peserta kongres di Hotel Sahid Jakarta.

Dia menambahkan banyak pihak saat ini semakin mengkhawatirkan dampak lebarnya kesenjangan di Indonesia. Ancaman masalah ini, menurut dia, semakin serius karena bisa menganggu stabilitas negara.

“Apalagi jika diimbangi dengan pemerintahan yang tidak adil, dapat menimbulkan permasalahan atau kehancuran,” JK mengimbuhkan.

Karena itu, JK berharap hasil Kongres Ekonomi Umat 2017 tak hanya menjadi catatan tertulis dan harus direalisasikan. Dia berjanji pemerintah akan menyokong implementasi hasil kongres. Misalnya, dengan menggenjot distribusi aset dan program pengurang ketimpangan lainnya.

“Hasil kongres ini jangan sampai hanya berakhir di kongres saja. MUI berperan untuk membina umat, memberi arahan dan sinergi kepada umat,” kata JK.

Kongres Ekonomi Umat 2017 mengeluarkan tujuh deklarasi untuk mendorong kebangkitan ekonomi umat Islam. Rinciannya, (1) Mendorong upaya mengatasi kesenjangan ekonomi, (2) Mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam, (3) Memperkuat sumber daya manusia, dan (4) Menggerakkan Koperasi dan UMKM menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional.

Selanjutnya, (5) Mewujudkan kemitraan sejajar antara usaha besar dengan UMKM, (6) pengarusutamaan ekonomi syariah, dan (7) Membentuk Komite Nasional Ekonomi Umat.

Kongres Ekonomi Umat 2017, yang diikuti 400 perwakilan pengurus MUI dari seluruh provinsi, ormas Islam, pesantren dan pelaku usaha kecil itu juga memberikan empat rekomendasi.

Keempatnya ialah, (1) Pembagian tugas dalam menghimpun pusat data dan kajian pemberdayaan ekonomi umat, (2) distribusi dan kerja sama dalam berbagai kajian pemberdayaan ekonomi umat, (3) Perumusan rekomendasi langkah aksi ekonomi umat yang dapat dilaksanakan secara sinergis, dan (4) menyepakati penerbitan jurnal/majalah/media tentang pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

Ketua Umum MUI Pusat, Ma`ruf Amin menyatakan deklarasi di kongres yang baru pertama digelar itu akan direalisasikan organisasinya dengan mendorong sinergi pesantren dengan koperasi serta upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam lainnya.

“Peran MUI dalam membangun arus baru perekonomian umat adalah dengan mendorong pesantren, koperasi, untuk bersinergi, bersinkronisasi, serta berakselerasi,” kata Ma`ruf usai penutupan kongres.

Dia mengklaim semua pengurus MUI di daerah bersama para tokoh agama telah siap mendukung agenda implementasi semua poin deklarasi dan rekomendasi kongres.

Meski tidak menjelaskan secara rinci program implementasi hasil kongres, Ma`ruf menegaskan, “Kongres ini momentum mendorong kebangkitan ekonomi umat. Di sini dibahas gagasan-gagasan untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan untuk mengatasi ketimpangan.”

Baca juga artikel terkait KESENJANGAN EKONOMI atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom