Indeks Mui

LPPOM MUI tidak menerima dana APBN. Karenanya, LPPOM MUI merasa tak perlu melaporkan penggunaan dananya ke pemerintah. LPPOM MUI hanya melaporkannya kepada pimpinan MUI yang selaku pelaksana pemberi sertifikasi halal untuk memberi laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Agama. Ini sama saja dengan konsep perusahaan swasta, karena MUI mengelola sendiri keuangannya.

Indonesia terus meningkatkan pangsa pasar aneka produk halal seiring dengan meningkatnya populasi muslim dunia yang diperkirakan pada 2030 akan mencapai 2,2 miliar atau 27 persen dari total populasi dunia.

Laporan keuangan MUI tak dibuka meski menarik biaya dari masyarakat. Tapi, jumlah kasarnya bisa diperkirakan. Estimasi itu bahkan bisa lebih besar jika UU Jaminan Produk Halal benar-benar diterapkan.
Potensi kocek yang bisa didapat dari pengurusan sertifikat halal pasca-rezim UU JPH bisa dihitung dari jumlah makanan, obat, dan kosmetika yang terdaftar di BPOM RI.

Pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menyinggung seolah-olah pondok pesantren adalah sarang teroris menjadi perhatian Din Syamsuddin. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini menyesalkan statement BNPT tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemidanaan aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT di Indonesia.