Indeks Mui

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai haram hukumnya bagi umat Muslim untuk menggunakan atribut di luar agama Islam dinilai merupakan bentuk toleransi umat beragama tanpa meleburkan diri dengan keyakinan agama lain.

"Kalau saya terburu-buru dan punya ambisi kekuasaan dan ambisi politik, kalau GNPF punya ambisi itu, mungkin saat ini bisa kita Mesir-kan Indonesia," kata Bachtiar Natsir

Sekitar 5.000 warga Kota Palu menghadiri aksi Nusantara Bersatu di pelataran Anjungan Nusantara Pantai Talise, Rabu (30/11/2016).

Aksi bela Islam hanya akan difokuskan di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan tidak diperbolehkan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin, Jakarta, Senin (28/11).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri terus mengantisipasi para penyusup dari kelompok radikal pada demonstrasi yang bakal digelar pada 2 Desember mendatang.

MUI, FPI dan Polri sepakat demo damai 212 bakal dilangsungkan di Monas, Jakarta Pusat.

Sejumlah organisasi berencana menggelar Salat Jumat saat demonstrasi pada 2 Desember mendatang. Karenanya pihak kepolisian akan menyediakan solusi terkait rencana Salat Jumat tersebut.

Kampanye Ahok di Ciracas menghadapi penolakan. Diduga ada mobilisasi massa dari daerah non-Ciracas. Pengurus MUI Ciracas aktif menyiapkan aksi penolakan.

Syaifullah Yusuf atau yang disapa Gus Ipul ini menyarankan agar umat Islam yang berdemo pada 2 Desember mendatang tidak salat Jumat di jalan. Sebabnya, menurut Wakil Gubernur Jawa Timur ini, salat Jumat di jalan lebih banyak mudaratnya.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memeroleh nasihat dari kakak angkatnya terkait kasus dugaan penistaan agama yang sudah terlanjur menjeratnya. Andi Analta Amir, kakak angkat Ahok mengatakan agar mengambil pelajaran positif dari peristiwa tersebut

Tim advokasi MUI akan mengajukan gugatan praperadilan bila gelar perkara Ahok menyatakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu tak bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama. Menurutnya, ada atau tidaknya gelar perkara, kasus Ahok sudah memenuhi unsur pidana.

Dewan Pertimbangan MUI mendukung sikap keagamaan yang diambil MUI terkait ucapan Ahok mengenai surat Al Maidah 51 serta mendesak proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan dan tuntas.

Selain akan meminta keterangan dari Ketua MUI, KH Maruf Amin, Bareskrim Polri juga memanggil kembali Mudzakir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, juga sebagai saksi ahli.

Gus Ipul selaku Wakil Gubernur Jawa Timur dan salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), membolehkan kadernya ikut aksi demontrasi 4 November mendatang, namun ia meminta untuk tidak membawa aribut Nahdlatul Ulama.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk dilanjutkan melalui proses yang terhormat dan proporsional. Jokowi juga berjanji tak akan melakukan intervensi dalam kasus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan agar penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dilakukan melalui proses hukum yang terhormat, proporsional, dan berjanji tak akan melakukan intervensi.

MUI telah memutuskan, ajaran Dimas Kanjeng sebagai ajaran yang menyesatkan karena merupakan kasus penipuan yang dibungkus dengan kedok agama. Menanggapi itu PBNU menyarankan agar masyarakat menghormati keputusan MUI.

Permohonan memperoleh Sertifikat Halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan sebuah produk. Setelah auditor halal melakukan pemeriksaan dan pengujian pada saat proses produksi di lokasi usaha, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalalan produk kepada BPJPH.

Gagasan perlunya sertifikasi halal bagi makanan di Indonesia bermula dari pemberitaan di Buletin Canopy yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Pada edisi Januari 1988, dimuat artikel tentang hasil penelitian DR Ir Tri Susanto, MAppSc, dosen teknologi pangan, yang menyebut adanya 34 jenis makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan haram, seperti lemak babi.

LPPOM MUI tidak menerima dana APBN. Karenanya, LPPOM MUI merasa tak perlu melaporkan penggunaan dananya ke pemerintah. LPPOM MUI hanya melaporkannya kepada pimpinan MUI yang selaku pelaksana pemberi sertifikasi halal untuk memberi laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Agama. Ini sama saja dengan konsep perusahaan swasta, karena MUI mengelola sendiri keuangannya.