Indeks Mui

Sebelum lahir UU Jaminan Produk Halal, Ketua Umum MUI sempat menggalang dukungan dari sejumlah ormas Islam agar proses sertifikasi halal tetap menjadi kewenangannya. MUI juga gencar mengabarkan tentang legalitas yang dimilikinya untuk menerbitkan sertifikasi halal. Ada sejumlah undang-undang dan peraturan menteri yang menjadi landasan bagi MUI dalam menerbitkan sertifikat halal. Sayang, upaya itu tak membuahkan hasil. Mulai 2017, sertifikasi halal tak lagi menjadi wewenang MUI.

Indonesia menempati peringkat pertama konsumen produk makanan halal terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia mengeluarkan $157 miliar atau sekitar Rp2.041 triliun untuk pembelian makanan halal pada tahun 2014. Disusul Turki di peringkat kedua dengan US$ 109 miliar dan Pakistan US$ 100 miliar.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal bakal menugaskan lembaga baru untuk menerbitkan sertifikasi halal. Nantinya, sertifikasi halal akan dilakukan oleh BPJPH, yang kewenangannya di bawah Kementerian Agama. Dana sertifikasi halal nantinya akan masuk ke kantong negara. MUI agaknya harus ikhlas. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk.

Dana proses sertifikasi halal yang dipungut dan dikelola MUI tak pernah diungkap ke publik. Potensi pemasukan ditaksir bisa mencapai seratusan miliar rupiah per tahun. Namun, MUI merasa tak perlu membeberkan keuangannya meski memungut dana dari publik. Alasannya, banyak lembaga lain yang juga tidak menjabarkan keuangannya.

Indonesia terus meningkatkan pangsa pasar aneka produk halal seiring dengan meningkatnya populasi muslim dunia yang diperkirakan pada 2030 akan mencapai 2,2 miliar atau 27 persen dari total populasi dunia.

Laporan keuangan MUI tak dibuka meski menarik biaya dari masyarakat. Tapi, jumlah kasarnya bisa diperkirakan. Estimasi itu bahkan bisa lebih besar jika UU Jaminan Produk Halal benar-benar diterapkan.
Potensi kocek yang bisa didapat dari pengurusan sertifikat halal pasca-rezim UU JPH bisa dihitung dari jumlah makanan, obat, dan kosmetika yang terdaftar di BPOM RI.

Pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menyinggung seolah-olah pondok pesantren adalah sarang teroris menjadi perhatian Din Syamsuddin. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini menyesalkan statement BNPT tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemidanaan aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT di Indonesia.