Indeks Mpr Ri

Selain Muzani, rapat juga menetapkan 8 Wakil Ketua MPR RI Periode 2024-2029.

Sidang Penetapan Pimpinan MPR RI yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji mestinya digelar pukul 20.00 WIB.

Meski begitu, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa pengusulan Kahar menjadi pimpinan MPR masih belum ditetapkan.

Tersisa DPD yang belum menyerahkan susunan pengurus fraksi di MPR RI karena baru menyelesaikan penetapan pimpinan DPD hingga Rabu dini hari.

Polri mengedepankan upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengamankan pelaksanaan pelantikan anggota dewan periode 2024-2029 di Gedung DPR/MPR.

Cak Imin menilai jasa-jasa Gus Dur mempertahankan pluralisme jadi alasan kuat TAP MPR pemberhentian Presiden ke-4 RI harus dicabut.

AHY dan Bamsoet membahas bagaimana menghadirkan politik termasuk pemilu yang lebih berkualitas.

Rencana perubahan kelima UUD 1945 diklaim untuk penyempurnaan.

Peneliti PSHK menilai ada beberapa faktor yang membuat usulan pemakzulan Presiden Jokowi kali ini akan berat untuk dilakukan.

Bivitri menilai menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi itu akan meniadakan check and balances, karena lebih tinggi dari konstitusi.

Jimly mendorong agar lembaga parlemen cukup dua, yakni DPR dan MPR. Ia juga mendukung gagasan untuk menghapus DPD RI.

Mengenal Sidang Tahunan MPR RI, apa saja agendanya, dan digelar berapa kali dalam setahun?

Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha meminta DPR segera kembali dari reses dan meninjau opsi pemakzulan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

Menurut Fadel, mekanisme mosi tidak percaya dan 'pengalihanmandat' oleh sejumlah anggota DPD adalah inkonstitusional.

Pemecatan tersebut sebagai tindak lanjut dari mosi tidak percaya kepada Fadel Muhammad.

Kunto sudah menduga isu IKN akan dibahas bersamaan dengan wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Proses pembahasan dan penyusunan PPHN akan dimulai usai pelaksanaan Pemilu 2024 agar mencegah tudingan adanya kepentingan politik dibalik penyusunan PPHN.

Bamsoet mengaitkan pembentukan PPHN dengan pembangunan IKN Nusantara yang butuh payung hukum sehingga menjadi jaminan bagi investor.

Fraksi Gerindra melihat isu amendemen UUD 1945 menjadi makin sensitif dengan adanya wacana penundaan Pemilu 2024.