Jika GBHN dihidupan disebut hanya akan mengatur visi pembangunan, bukan misi dan pelaksanaan pemerintahan, sehingga menghambat ruang gerak partai politik.
Nasdem mengakui ada pembicaraan terkait penambahan kursi pimpinan MPR RI. Namun, belum dapat disepakati terkait jumlahnya. Saat ini pimpinan MPR RI sebanyak 5 orang.
GKR Hemas gagal menghadiri gedung DPD RI untuk mengikuti pidato kenegaraan yang disampaikan presiden terkait Hari Kemerdekaan RI ke-74, karena undangan dibatalkan sepihak.
Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengklaim, pihaknya dan seluruh fraksi yang ada di parlemen sudah menyambut baik adanya rencana penghidupan kembali GBHN.
Berdasarkan UU No 2 Tahun 2018 UU MD3, Pasal 15, Ketua MPR merupakan bagian dari pimpinan MPR yang didampingi tujuh wakil ketua MPR, sehingga total berjumlah delapan orang.
PDIP mengajak partai politik yang ada pernah ada di Koalisi Adil Makmur untuk bersama-sama membentuk paket pimpinan MPR yang disepakati dengan musyawarah mufakat.
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan jika Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali, Indonesia akan memiliki rencana pembangunan yang pasti.