Indeks Menkopolhukam Wiranto

Menkopolhukam Wiranto menyebutkan, pemerintah akan mengurangi share dari proyek peswat tempur KFX dan IF-X karena ada kebijakan infrastruktur dan pembangunan SDM Presiden Jokowi.

Menurut Wiranto, pengajuan perlindungan saksi yang memberikan keterangan di MK diperbolehkan karena diatur dalam Undang-undang.

Di sisi lain, kata Wiranto, pemerintah tidak bisa melarang apabila ada masyarakat yang membawa sanak saudaranya pindah ke Jakarta.

Wiranto menegaskan kasus kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta perlu diinformasikan secara detail agar tidak ada isu yang simpang siur.

Wiranto berharap kepolisian bersikap transparan soal investigasi kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Indikasinya, kata Wiranto, adalah menurunnya korban kecelakaan lalu lintas.

Menurut Wiranto, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan ke depan, salah satunya adalah masalah sidang gugatan Pilpres 2019 di MA.

Polisi telah menangkap terduga pelaku yang mengancam akan membunuh Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto.

Wiranto menduga, wacana referendum di Aceh bisa muncul karena kekalahan Pemilu di sejumlah tempat di sana.

Wiranto mengatakan bahwa akan ada langkah tegas bagi siapa pun yang masih mencoba melakukan referendum.

Kapolri mengatakan Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, Budi Gunawan dan Gories Mere menjadi target pembunuhan dalam aksi 22 Mei 2019.

Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menyebut dibutuhkan figur selain Menko Polhukam Wiranto untuk menangani kisruh usai pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Wiranto menegaskan, aparat keamanan dan penegak hukum akan mengusut para tokoh yang terindikasi melanggar hukum saat aksi 22 Mei. 

"Wiranto itu yang memprovokasi, yang mau melakukan penegakan hukum terhadap orang yang bilang ada kecurangan," kata Haris. 

Polri diminta saran oleh Menkopolhukam Wiranto terkait wacana pembentukan Tim Hukum Nasional dalam rakortas.

"Kami membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," kata Wiranto.

Fadli Zon menilai, jika Wiranto ingin membentuk tim khusus, maka ia cenderung melawan konstitusi

BPN merespons merespons wacana Menkopolhukam Wiranto yang akan menindak tegas siapapun yang membantu pelanggaran hukum Pilpres 2019, termasuk media sosial sekalipun.

Menkopolhukam Wiranto tidak terima dengan isu beredar yang menyatakan 70 persen TNI sudah dipengaruhi dan bertindak melawan hukum saat Pemilu 2019, ia pun menantang pihak-pihak tersebut.

Wiranto juga menyampaikan bahwa pemerintah hanya bersikap tegas, bukan otoriter. Menurut dia isu-isu tentang ketidakamanan memang sudah berbahaya.