Indeks Menkopolhukam Wiranto

Wiranto menyebut ada tokoh luar negeri yang menghasut masyarakat untuk melakukan langkah inkonstitusional.

Wiranto menyebutkan adanya pembakaran surat suara di Papua merupakan bagian dari dinamika Pemilu 2019.

Menkopolhukam Wiranto menyebutkan, tuduhan pemerintah melakukan konspirasi dengan KPU maupun Bawaslu untuk memenangkan salah satu paslon adalah tuduhan yang ngawur.

"Mobilisasi massa dalam bentuk apa pun dalam rangka pawai kemenangan, syukuran kemenangan dan sebagainya akan tidak diizinkan," kata Wiranto. 

Titi menegaskan, ajakan golput sah-sah saja asalkan tidak menggunakan tindak kekerasan, intimidasi, atau iming-iming uang.

Yati menilai, pernyataan Wiranto sebagai bentuk kepanikan dalam menyikapi golput yang dinilai dapat mempengaruhi suara kandidat tertentu.

Wiranto membantah Jokowi akan melarang azan dan menghalalkan perkawinan sesama jenis.

Menurut Anggara, pernyataan Wiranto tidak memiliki dasar hukum karena negara sudah punya mekanisme untuk mengakomodir orang yang tidak memilih melalui konsep kotak kosong. 

Pigai mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Wiranto sebagai Menkopolhukam sebelum Pemilu 17 April mendatang.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan menjelang Pemilu 2019 muncul berbagai kerawanan seperti penyebaran berita hoaks dan meningkatnya politik identitas.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan, jumlah kekuatan prajurit TNI dan Polri dalam pengamanan Pemilu 2019 sekitar 400 ribu personel.

"Kalau itu memang ada pasalnya ke UU Terorisme ya berlakukan," ucap Johnny.

Dahnil menilai pernyataan Wiranto merupakan bentuk kepanikan atas maraknya hoaks jelang Pilpres 2019.

Wiranto ingin pelaku penyebar hoaks ditindak dengan UU Terorisme.

Penanganan kasus hoaks harus sesuai hukum, profesional, independen, dan mengedepankan prinsip-prinsip HAM.