Indeks Mendikbud

DPR bertanya kenapa Nadiem Makarim yang dipilih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem bilang karena dia sukses mengembangkan SDM.

Muhammadiyah mengaku kecewa presiden lebih memilih Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Kementerian ini sudah lama jadi 'kavling' milik Muhammadiyah.

Nadiem mengatakan kalau sudah mulai memahami situasi di Kemendikbud.

Mendikbud Nadiem Makarim mengaku belum memiliki inovasi baru untuk menjalankan kementerian di bidang pendidikan tersebut.

Nadiem Makarim mengaku berat meninggalkan Gojek, perusahaan startup yang ia dirikan.

Lulusan SMK terus didorong punya kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Triliunan rupiah digelontorkan untuk itu.

Dengan bahasa yang halus, Mendikbud mengeluarkan surat yang berisi larangan untuk siswa ikut demo.

Muhadjir Effendy meminta agar tidak ada lagi moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru

Tanpa status kepegawaian tetap, para guru honorer meski mendapatkan gaji dari dana alokasi umum (DAU) tetap rawan, karena bisa kapan pun diberhentikan oleh kepala sekolah.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, bukan usia pensiun yang diperpanjang melainkan masa pengabdian guru tersebut.

Anies mengatakan ingin peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta difokuskan pada pendidikan saat anak berada di sekolah.

KPAI khawatir pemecatan 1.695 guru berstatus PNS di Kabupaten Simalungun bisa mengganggu proses pembelajaran puluhan ribu siswa SD dan SMA di daerah tersebut.

Mendikbud mengatakan resikonya jika pendidikan Indonesia tidak memiliki standar internasional maka masyarakat tidak akan mengetahui posisi Indonesia saat ini berada di mana dalam pendidikan di dunia.

"Kami kumpulkan fakta-fakta lapangan untuk kita rekonstruksi, kemudian akan ditetapkan untuk zonasi tahun depan," kata Mendikbud, Muhadjir Effendy.

Mendikbud Muhadjir Effendy meminta sekolah yang melakukan jual beli kursi saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi agar ditindak tegas.

Muhadjir Effendy menyatakan kewenangan Kemendikbud sangat terbatas untuk menyikapi sejumlah kasus pelanggaran aturan sistem zonasi dalam PPDB.

Belum ada regulasi yang kuat untuk mendorong pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus pendidikan sebesar 20 persen murni dari APBD.

Mendikbud menyatakan setiap Pemda wajib menjamin semua peserta didik bisa mendapatkan sekolah dalam PPDB. 

Pemerintah daerah agar dapat melaksanakan peraturan baru PPDB 2019 dengan sebaik-baiknya.

Mendikbud memberi contoh beberapa provinsi yang pelaksanaan PPDB berjalan lancar, seperti Kalimantan Utara dan Bali.