Indeks Mendikbud

FSGI meminta anggaran UN dialihkan untuk penanggulangan COVID-19.

Guru diimbau untuk tidak hanya memberikan tugas tapi juga berinteraksi dengan siswa selama kegiatan belajar di rumah.

Insruksi Mendikbud Nadiem mulai dari mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), tak adanya hukuman atau sanksi bagi yang tak masuk karena sakit, hingga menunda kegiatan berkemah atau studi wisata.

Kebijakan Kampus Merdeka yang diinisiasi Mendikbud Nadiem Makarim dikritik dalam aksi Gejayan Memanggil hari ini.

Dana BOS gelombang I sudah disalurkan pemerintah langsung ke kas sekolah. Besarannya 30 persen. 

Mendikbud Nadiem Makarim menyebut kekerasan seksual di kampus tidak boleh ditolerir dan pelakunya harus segera dikeluarkan.

Kepala Sekolah diwajibkan memajang penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah agar bisa diketahui oleh publik.

Nadiem Makarim berencana membentuk empat lembaga baru di Kemendikbud. Empat lembaga baru itu akan berada langsung di bawah Sekjen Kemendikbud. 

Mendikbud Nadiem Makarim bakal menggandeng startup untuk mendukung mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar kampus.

Kemendikbud bakal mengurangi jumlah sistem kredit semester (sks) wajib untuk mahasiswa S1 di perguruan tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, bersama Ketua Pengurus Pendidikan Astra - Michael D. Ruslim (YPA-MDR) Herawati Prasetyo, melihat hasil karya guru dan siswa saat menghadiri Peluncuran School Collaboration System (SCS)  di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Mendikbud Nadiem Makarim memberikan kebebasan kepada sekolah dan setiap guru untuk menentukan rancangan pembelajaran secara mandiri bagi siswa.

Ujian Nasional akan dihapus, diganti dengan asesmen kompetensi dan survei karakter.

Dalam sejarahnya, Ujian Nasional di Indonesia telah berganti istilah sebanyak 6 kali, sejak diselenggarakan pertama kali pada 1950.

Penilaian kompetensi siswa dalam USBN dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya.

Program tersebut meliputi perubahan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Ada banyak hal yang tidak bisa diperlakukan secara fleksibel. Misalnya, pendidikan karakter.

Nadiem Makarim menyebut komplain yang sama untuk kompetensi yang berbeda-beda atas kualitas tenaga kerja lulusan Indonesia.

Nadiem ingin kurikulum dibuat fleksibel, karena Indonesia itu beragam, katanya.

Jika masalah persoalan kelembagaan tidak dituntaskan, teknologi yang paling efektif bagi pejabat publik hanyalah marah-marah.