tirto.id - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi dan mendukung keputusan pemerintah meniadakan Ujian Nasional SD-SMA di tahun 2020.
Wakil Sekretaris Jendral FSGI, Satriwan Salim, mengatakan anggaran pelaksanaan UNBK selama ini memakan anggaran miliaran sementara pemerintah tengah mebutuhkan dana tambahan untuk menanggulangi wabah COVID-19.
"Dengan ditiadakannya UN 2020, alokasi anggarannya bisa dialihkan untuk membantu penanganan penyebaran COVID-19. Ini lebih bermanfaat, ketimbang dana dipakai untuk pelaksanaan UN yang juga tak ada manfaatnya lagi bagi anak-anak kita," ujar Satriwan lewat keterangan tertulis yang diterima Tirto, Selasa (24/3/2020).
FSGI juga menilai penghapusan UN 2020 menjadi langkah strategis di waktu dan kondisi yang tepat dan darurat serta baik demi kesehatan, keselamatan para siswa dan guru, serta mencegah penyebaran Covid-19.
"Lagipula bagi FSGI, kedudukan, tujuan, dan fungsi UN sudah tidak ada lagi, sudah tak relevan. Apalagi di tingkat SMA/MA. UN SMA tak bermanfaat secara praktis untuk masuk ke jenjang berikutnya, PTN. Sebab masuk PTN bukan dengan nilai hasil UN, melainkan melalui Undangan (Nilai Raport) dan Tes UTBK," imbuhnya.
Di samping itu, menurut FSGI, kedudukan, tujuan, dan fungsi UN untuk tingkat SD-SMP juga tak terlalu relevan lagi.
Sebab untuk masuk SMP dan SMA saat ini sudah melalui mekanisme PPDB ZONASI, yang memiliki 3 jalur: Jarak rumah (zona); Prestasi Siswa (Akademik, non akademik); dan Perpindahan orang tua termasuk afirmasi.
Jadi walaupun ada jalur prestasi dalam PPDB, tetapi prestasi yang dimaksud tak hanya dilihat dari Nilai UN, melainkan bisa juga dilihat dari prestasi nilai raport; nilai Ujian Sekolah; dan prestasi non-akademik lainnya seperti juara vokal, menggambar, mendongeng, debat, olahraga, seni musik dan lainnya.
"Artinya Nilai UN bukan lagi satu-satunya parameter prestasi siswa," tuturnya.
Di samping itu, menurut FSGI, energi siswa, guru, dan orang tua akan lebih fokus kepada persiapan Tes UTBK atau Seleksi Mandiri PTN. Para siswa akan fokus belajar menyiapkan itu semua.
Kendati demikian, FSGI meminta pemerintah juga tidak membuat penilaian Ujian Sekolah Online (Daring) misalnya saja.
"Semoga ini tidak terjadi. Sama saja akan mempersulit siswa, guru, dan orang tua dari aspek: persiapan teknis; kesiapan SDM Guru dan tenaga teknis lain; kesiapan infrastruktur; mengingat Indonesia sangat luas dengan geografis yg unik. Apalagi di tengah kondisi bencana nasional seperti sekarang," pungkas Satriwan.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
