Indeks Makar

Masyarakat mestinya tak terlalu sering melaporkan ucapan seseorang ke polisi. Sebab di alam demokrasi semua pendapat harus dihargai.

Sandiaga mendesak kepolisian tidak mengenakan pasal makar pada siapa pun jika belum ada bukti yang kuat.  

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai seruan people power yang dilakukan Eggi Sudjana, setidaknya hingga saat ini masih jauh dari ketegori makar.

Kivlan berencana akan ke Brunei Darussalam melalui Batam.

Polisi menyatakan kasus 2017 silam soal makar yang mengenai Sri Bintang Pamungkas dan  Muhammad Al Khathath masih diproses.

Menurut kuasa hukum Eggi Sudjana, kliennya ketika menyerukan people power, berlaku sebagai kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga. Sehingga menurutnya tidak bisa dipidanakan lantaran sedang mengerjakan profesinya sebagai pengacara.

Massa yang jumlahnya diperkirakan sekitar 200 orang yang tiba di Kantor Bawaslu RI diminta membubarkan diri oleh kepolisian dengan alasan tak memiliki izin.

Aktivis dan akademisi tak sepakat jika Eggi Sudjana dijerat pasal makar. Sebab makar, kata mereka, mesti berbentuk "serangan langsung".

Caleg PDIP Dewi Ambarwati Tanjung mengklaim ditemui utusan Eggi Sudjana yang meminta dirinya mencabut laporan soal kasus dugaan makar.  

Penyelidikan terhadap dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) dan makar oleh Kivlan Zen dan Lieus Sungkharisma ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. 

Menurut PAN pernyataan Eggi soal people power itu merupakan bentuk menyampaikan pendapat di muka umum, bukan makar.

Eggi Sudjana ditetapkan tersangka terkait pernyataannya yang menyerukan 'people power'.

Ferdinand menilai, orasi Eggi yang menyatakan people power akan mempercepat Prabowo dilantik sebelum Oktober itu bisa diartikan sebagai penggulingan kekuasaan yang sah.

Selain Idrus Marham, sejumlah mantan Menteri Sosial RI juga pernah memantik kontroversi meskipun terkait perkara yang berbeda.

Gerakan ini tidak menggunakan kekerasan untuk menyerang pemerintahan yang sah.

Sri Bintang Pamungkas menilai polisi tidak bisa membuktikan keterlibatannya di kasus makar.

Militer Indonesia menyerbu Kesultanan Bulungan pada 1964. Puluhan orang tewas, istana dibakar. Mereka dituduh berkhianat.

Pada hari ini, penyidik Polda Metro Jaya menangguhkan penahanan tersangka dugaan makar, yang juga Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al-Khaththath.

Melalui kuasa hukumnya, Hary Tanoesoedibjo menyatakan laporan Allan Nairn "tidak benar".

Pemimpin redaksi The Intercept menyatakan "bersikukuh" atas artikel investigasi Allan Nairn dan "mendukung kerja-kerja jurnalistik yang bebas dari ancaman."