Indeks Mahfud Md

Presiden Jokowi sudah mengantongi pengganti Tjahjo Kumolo sebagai MenPANRB, pengumuman hanya tinggal tunggu waktu, menurut Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, sebelum diberikan pembinaan, perlu diklarifikasi terlebih dahulu kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Mahfud Md ditunjuk menjadi Menpan RB Ad Interim hingga Juli 2022.

Namun Mahfud menegaskan pemerintah tetap akan memperhatikan hak asasi manusia dalam penindakan kelompok berafiliasi Khilafatul Muslimin.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menuturkan menerima banyak laporan terkait korban mafia tanah.

Pembentukan PP menjadi tindak lanjut pemerintah dalam upaya memberantas mafia tanah. Kini, tim tersebut sudah ada di Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KSP.

Prajurit TNI aktif seharusnya tidak boleh menduduki jabatan sipil.

Mahfud mengklaim proses pengisian penjabat gubernur sudah lebih dari putusan MK. Ia menyebut mekanisme seleksi jabatan tersebut sudah terbuka.

Presiden Jokowi ingin jajarannya membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah. Bahkan timsus tersebut menggandeng lembaga lainnya seperti KPK.

Bersama Ramos Horta, Menko Polhukam Mahfud MD membahas tiga tantangan yang harus dihadapi setiap negara di dunia saat ini.

Harta kekayaan dua menko yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD naik dalam 2 tahun terakhir.

Mahfud menyebut pelaku pengeroyok Ade Armando bukan mahasiswa, akan tetapi elemen liar.

Menko Polhukam Mahfud MD membantah pemerintah sedang menguatkan narasi penundaan Pemilu 2024.

Mahfud MD minta polisi segera menyelidiki dugaan pidana dalam video ceramah Saifuddin Ibrahim yang minta hapus 300 ayat Alquran.

Penghentian status tersangka Nurhayati bisa dilakukan dengan dua cara: SP3 dan SKP2.

Menurut Mahfud, pemerintah akan terus melanjutkan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener.

Mahfud MD sebut berdasar audit BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan.

Menpan RB Tjahjo mengaku, dirinya tidak sepakat jika Polri di bawah kementerian dan menegaskan pihaknya belum membahas hal tersebut.

Indonesia tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 sehingga menampung pengungsi Rohingya hanya sementara saja.

Taufik Basari sebut tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran HAM berat masa lalu tidak perlu menunggu keputusan DPR.