Indeks Mahfud Md

Mahfud MD sebut berdasar audit BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan.

Menpan RB Tjahjo mengaku, dirinya tidak sepakat jika Polri di bawah kementerian dan menegaskan pihaknya belum membahas hal tersebut.

Indonesia tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 sehingga menampung pengungsi Rohingya hanya sementara saja.

Taufik Basari sebut tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran HAM berat masa lalu tidak perlu menunggu keputusan DPR.

Mahfud MD sebut pendekatan TNI di masa depan tidak akan menggunakan senjata, tapi berbasis kesejahteraan di Papua.

Menurut Mahfud MD tidak bisa asal membubarkan MUI hanya karena ada satu anggotanya terlibat terorisme. MUI juga terikat dengan sejumlah undang-undang.

Mahfud MD minta obligor melakukan itikad baik membayar utangnya ke pemerintah. Jika tidak, Satgas BLBI akan menyita aset milik obligor.

Mahfud MD mengaku sudah mempelajari naskah usulan regulasi tersebut dan telah mendiskusikan dengan para stafnya.

Pemerintah akan langsung merespon surat keputusan pemberian amnesti untuk Saiful Mahdi bila sudah mendapatkan salinan pemberitahuan dari DPR.

Kebijakan Presiden Jokowi menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan pegawai 56 KPK sebagai ASN Polri adalah langkah benar sesuai hukum.

Mahfud menyoroti penyerangan ustaz di Batam, penembakan ustaz di Tangerang dan pembakaran mimbar masjid di Makassar.

Mahfud akan berupaya agar Saiful Mahdi mendapat amnesti presiden lantaran tak bisa menggunakan pendekatan restorative justice.

Pasca-kebakaran Lapas Tangerang telah dibentuk gugus tugas, salah satunya untuk memfasilitasi keluarga korban.

Menkopolhukam Mahfud MD mengklaim pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI di Papua aman meski kontak senjata sempat beberapa kali terjadi di Papua.

Mahfud MD menjelaskan alasan pemerintah kirim tabung oksigen ke India saat negara tersebut mengalami lonjakan COVID-19.

Pasal yang akan direvisi antara lain, pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36 Undang-Undang ITE, berikut isi poin-poin revisi usulan pemerintah.

Wahyudi Djafar khawatir omnibus law elektronik justru memicu masalah, lebih-lebuh saat Mahfud MD merujuk pada paparan BIN.

Konflik bersenjata di Papua semakin masif setelah pemerintah melabeli OPM sebagai teroris. Pendekatan keamanan seperti ini dianggap keliru.

Pelabelan teroris ke kelompok sipil bersenjata tidak akan membawa masalah di Papua menuju penyelesaian.

Mahfud MD menjelaskan alasan pemerintah mengapa tidak memasukkan KPK dalam Satgas Hak Tagih Dana BLBI yang dibentuknya.