Indeks Mabes Tni

Kasus kekerasan yang melibatkan prajurit dan netralitas TNI jelang Pemilu 2024 menjadi catatan penting HUT ke-78 TNI pada 5 Oktober 2023.

Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menegaskan video viral yang menyebut TNI mendukung Anies merupakan video editan yang isinya hoaks.

Rencana penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga dinilai tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah TNI.

Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam acara sertijab Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa ke Laksamana Yudo Margono.

Legislator Partai Golkar, Dave Laksono mempertanyakan pemberian gelar Letnan Kolonel (Letkol) Tituler kepada Deddy Corbuzier.

Penanganan kasus dugaan pemerkosaan prajurit perempuan Kostrad oleh perwira Paspampres ditangani Markas Besar TNI.

Meutya Hafidz minta isu disharmoni antara Panglima Andika dan KSAD Dudung tak diperpanjang agar masalah pribadi tidak mengganggu soliditas TNI.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga merotasi jabatan 104 Perwira Tinggi (Pati) TNI.

Direktur RSPAD mangatakan sel dendritik sudah digunakan untuk pengobatan kanker dan saat ini dikembangkan untuk vaksin COVID-19.

Polri menyatakan Koopssus TNI bisa memimpin operasi lapangan bersama Densus 88 dalam penanganan terorisme. 

Pengamat menilai ada kesan yang ingin dimunculkan bahwa Mabes TNI mendukung dan mem-backup Kivlan Zen dalam praperadilan status tersangka.

Wiranto enggan berkomentar soal keputusan Mabes TNI memberikan bantuan hukum kepada Kivlan Zen. 

Polda Metro Jaya tidak mempersoalkan keputusan Mabes TNI memberikan bantuan hukum kepada Kivlan Zen. 

Pengacara Kivlan Zen menyatakan kliennya mendapatkan bantuan hukum dari Mabes TNI.

Mabes TNI menegaskan hanya melaksanakan operasi pengamanan pemilu saat terjadi kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Dua purnawirawan yang menjadi tersangka kepemilikan senjata api adalah Soenarko dan Kivlan Zen. 

TNI menyebut permohonan prajurit TNI menjadi guru adalah bagian dari pengabdian.

TNI mengklaim sudah menerima perintah dari Jokowi agar menangkap penyebar paham komunisme untuk diproses secara hukum.