Indeks Mabes Tni

Mabes TNI menegaskan hanya melaksanakan operasi pengamanan pemilu saat terjadi kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Dua purnawirawan yang menjadi tersangka kepemilikan senjata api adalah Soenarko dan Kivlan Zen. 

TNI menyebut permohonan prajurit TNI menjadi guru adalah bagian dari pengabdian.

TNI mengklaim sudah menerima perintah dari Jokowi agar menangkap penyebar paham komunisme untuk diproses secara hukum.  

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai hal-hal semacam nepotisme dan politis dalam rotasi KSAD dan Danpaspampres tak perlu dipusingkan.

Mabes TNI mengirimkan 3 batalion untuk mengawal bantuan ke daerah bencana.

Mabes TNI mengakui sarana dan sumber daya manusia untuk mengawasi lalu lintas udara di Papua masih minim.

Salah satu janji Jokowi adalah merevisi UU Peradilan Militer.

"Saya perwira tinggi Mabes TNI, tidak akan pensiun dini," kata Gatot Nurmantyo usai tak lagi menjabat Panglima TNI.

Selain problem alutsista, TNI masih menghadapi problem menuntaskan agenda reformasi. Keberadaan Mabes TNI dinilai menjadi problem.

Atas dalil apa pun kekerasan TNI terhadap warga tidak dapat dibenarkan.

Jenderal Gatot telah melapor kepada Presiden Jokowi melalui ajudan, Menteri Luar Negeri dan Menko Polhukam, serta berkirim surat kepada Joseph Dunford.

Wuryanto mengatakan bahwa pihaknya telah menyimpan 5.932 amunisi SAGL yang dibeli oleh Korps Brimob.

Connie mengatakan, seharusnya senjata dan amunisi impor masuk melalui kargo bandara yang juga menjadi landasan operasional pangkalan udara militer.

Connie mempertanyakan impor senjata dan amunisi memakai operator penerbangan kargo dari Ukraina itu bisa melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantori menyatakan bahwa 500 senjata yang dipesan BIN mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan senjata TNI.

Mabes Polri enggan menanggapi serius pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahwa ia siap "menyerbu" kepolisian apabila institusi ini memiliki persenjataan di luar kewenangannya.

Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, sesuai UU Pers, TNI bisa melapor ke Dewan Pers.

Pemimpin redaksi The Intercept menyatakan "bersikukuh" atas artikel investigasi Allan Nairn dan "mendukung kerja-kerja jurnalistik yang bebas dari ancaman."