Indeks Law Government

2 polisi yakni Bripka Purwanto & Brigpol M Firman Subekhi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi.

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (9/5/2021).

Pengurus 212 Mart di Samarinda terlibat skandal. Investasi dari para anggota raib entah ke mana.

KPK sebut penangkapan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ini berkat kerja sama dengan Bareskrim Polri.

Bupati Nganjuk ditangkap bersama sejumlah pihak lain, tetapi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron belum bisa merincinya.

ILUNI UI meminta polisi untuk mencabut status tersangka sembilan pendemo dalam Hari Pendidikan Nasional 2021 di Jakarta.

Seorang Direktur KPK membenarkan beberapa nama yang beredar selama ini memang tak lolos tes wawasan kebangsaan, termasuk Novel Baswedan.

Polda Metro Jaya menemukan 10 pemudik yang nekat naik truk pengangkut sepeda motor pada Sabtu dini hari.

Tes wawasan kebangsaan janggal karena menanyakan hal lazim bagi pegawai KPK tentang ucapan selamat hari raya antarpemeluk agama.

Azis Syamsuddin mengaku masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Polisi sebut tersangka pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Lombok, NTB merupakan ayah dan kakak kandungnya. 

Polisi menjelaskan kronologi penangkapan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kalsel terkait kasus narkoba yang menjeratnya. 

Walkot Cimahi nonaktif Ajay pernah mengaku diminta Rp1 miliar oleh penyidik KPK. KPK lantas memeriksa penyidik Robin dan saksi lain.

KPK merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak perlu lagi izin kepada Dewan Pengawas KPK.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berangkat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait perkembangan penanganan konflik Papua, Kamis (6/5/2021).

Polisi tahan mobil pelat nomor SN 45 RSD yang identitasnya diterbitkan oleh "Negara Kekaisaran Sunda Nusantara".

KPK sudah memanggil tujuh saksi, salah satunya mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.

Salah satu bentuk alat represi baru: pembentukan virtual police yang menyasar kepada mereka yang aktif mengkritisi pemerintah bukan tindak kriminal.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Suparman Nyompa menilai bahwa keberatan disampaikan jaksa tidak berdasar hukum.

Polri, Kejaksaan Agung, serta Kementerian LHK menandatangani Surat Keputusan Bersama perihal penegakan hukum terpadu perkara karhutla.