tirto.id - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai isu 'Taliban' yang dimunculkan untuk membersihkan KPK dari pegawai berpaham radikal atau ekstrim ke sejumlah penyidik hanya isapan jempol. Hubungan sesama pegawai berjalan walau latar belakang agama berbeda-beda.
Pertanyaan level moderasi keberagamaan pegawai muncul dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berlangsung 18 Maret sampai 9 April 2021.
"Saya heran ketika ada pertanyaan ke saya tentang apakah saya mengucapkan selamat hari raya ke umat beragama lain. Saya pikir seharusnya pewawancara sudah mendapatkan informasi bahwa di KPK mengucapkan selamat hari raya kepada rekannya yang merayakan merupakan hal biasa baik secara langsung maupun melalui grup WA (WhatsApp)," kata Yudi, Jumat (7/5/2021).
Janggalnya tes wawasan kebangsaan menguatkan peniliainnya bahwa tes dirancang untuk menyisihkan pegawai senior dan berintegritas.
"Saya sampaikan kepada pewawancara yang intinya bahwa di KPK kami walau beda agama tetap bisa kerja sama dalam memberantas korupsi. Jadi, isu-isu radikal dan Taliban di luaran hanya isapan jempol," tuturnya.
Para pewawancara TWK berasal dari institusi luar yang dilibatkan. Pihak pewawancara dari institusi Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorime.
Menurut Yudi, sebagai pemeluk agama Islam, ia tentu menghormati hari besar pemeluk agama berbeda dengannya. Ia hadir dan beri sambutan langsung selaku Ketua WP KPK dalam acara Natal pegawai di Gedung KPK.
"Saya sendiri yang muslim bukan hanya memberi ucapan selamat hari raya kepada agama lain tetapi ketika acara Natal bersama pegawai di kantor KPK hadir memberi sambutan langsung selaku Ketua WP. Bahkan istri saya yang berjilbab pun pernah saya ajak dan kami disambut dengan hangat oleh kawan-kawan yang merayakan," ungkapnya.
Dalam tes wawasan kebangsaan itu sebanyak 75 dari 1.351 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat alih fungsi sebagai aparatur sipil negara (ASN). Alih kepegawaian berasal dari UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi yang ditentang banyak pihak. Yudi disebut-sebut ada dalam 75 pegawai yang tidak lolos itu.
Editor: Zakki Amali
