Indeks Law Government

Polisi menyebut Toni Tabuni ditembak mati karena berusaha melawan saat ditangkap petugas.

KPK meminta DPR mengesahkan RUU Penyadapan dan RUU Perampasan Aset. Harapan lembaga tersebut dijawab dengan tantangan oleh DPR.

Ada lebih dari 20 pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepada istri dan anak Bupati Langkat Nonaktif.

Pembahasan RUU TPKS harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan, anak dan disabilitas korban kekerasan seksual.

ICW mendorong sita jaminan kepada koruptor untuk meningkatkan pemulihan keuangan negara di kasus korupsi.

Ditlantas Polda Metro Jaya menyosialisasikan tilang elektronik kepada pengguna jalan tol hingga akhir Maret 2022.

Eks Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen berinisial MS menjadi tersangka korupsi dana investasi di perusahaan tersebut.

Menurut ICJR, pasal 27 ayat (1) UU ITE akan membuat korban KBGO berpotensi rentan mengalami kriminalisasi karena dianggap melanggar kesusilaan.

Andi mangkir memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kemarin (28/3/2022).

Densus 88 Polri menyebut 16 anggota Negara Islam Indonesia (NII) itu berencana menggulingkan pemerintahan yang sah.

Polisi menetapkan enam tersangka kasus investasi bodong lewat robot trading Evotrade.

FSE alias Fakarich dipanggil polisi terkait kasus penipuan, judi daring dan pencucian uang yang dilakukan Indra Kenz

Andi Arief merasa KPK belum pernah mengirimkan surat pemanggilan resmi atas namanya. 

Kebakaran menghanguskan 27 rumah kontrakan di Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat, pada Minggu (27/3/2022).

Salah satu penggugat mendalilkan pembahasan UU IKN terlalu buru-buru dan tidak transparan.

Usulan hukuman mati bagi koruptor yang merugikan negara di atas Rp100 miliar disampaikan Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman.

TPNPB-OPM menolak upaya dialog damai dengan pemerintah Indonesia, jika tak ada peran serta PBB sebagai pihak penengah.

Langkah rektorat IAIN Ambon dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

ICJR mencatat beberapa pasal dalam Perda tersebut yang berpotensi menimbulkan masalah bagi kelompok minoritas seksual.

Anak Bupati Langkat ditahan bersama tujuh tersangka kasus kerangkeng manusia usai menjalani pemeriksaan sejak Jumat 25 Maret 2022 sore.