Indeks Law Government

Walhi mengecam dugaan penembakan warga sipil oleh anggota Brimob. Namun, polisi menjelaskan bahwa penembakan itu dipicu dari serangan salah seorang warga.

ICW mendapati 3 dari 23 pesantren penerima bantuan di Aceh diduga tidak ditemukan keberadaannya alias fiktif.

21 penumpang KM Ladang Pertiwi 2 masih dicari. Kapal tersebut mengangkut 42 penumpang dan tenggelam di perairan Selat Makassar.

TNI AL amankan 30 orang diduga TKI yang masuk secara ilegal. Mereka diberangkatkan ke Tawau, Malaysia melalui Pelabuhan Haji Mukhtar menuju Sebatik.

Penyidik mengonfirmasi keduanya mengenai dugaan aliran penerimaan sejumlah uang dari beberapa pihak swasta untuk tersangka Ade Yasin.

Penjelasan Panglima TNI sangat penting agar masyarakat tidak bingung dengan fenomena penegakan hukum dalam dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101.

Polri tengah mengupayakan untuk mengembalikan dana korban DNA Pro. Diketahui, kerugian para korban ditaksir mencapai Rp551,7 miliar.

Kebijakan reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau kecil, terluar dan tertinggal (3T) terganggu akibat tumpang tindih regulasi.

Ditangkapnya mahasiswa Universitas Brawijaya oleh Densus 88 membuat BNPT akan meningkatkan program pencegahan penyebaran paham radikal.

Penggantian pelat nomor kendaraan dari warna hitam ke putih direncanakan dilakukan bertahap tahun 2022.

Pemkot Jakarta Barat telah memberikan surat teguran kepada pengelola kedai kopi agar tidak membuka kembali gerai panti pijat.

Pemeriksaan saksi terus dilakukan terkait dugaan korupsi suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 yang menjerat Ade Yasin.

Hakim seharusnya menjaga martabat diri. Bayangkan jika ia harus memimpin persidangan, tapi kondisinya di bawah pengaruh sabu-sabu.

Kompolnas kerap menerima laporan kasus perselingkuhan maupun kasus penelantaran yang dilakukan anggota Polri.

Koalisi Pembela LPM Lintas mendesak baik Rektor IAIN Ambon dan Polda Maluku menyetp segala tindakan diskriminatif maupun proses hukum terhadap LPM Lintas.

Pemerintah dan DPR harus proaktif melibatkan partisipasi publik dalam revisi UU Cipta Kerja.

Panglima TNI mendukung keputusan pemerintah yang memilih Kabinda Sulawesi Tengah sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dan empat terdakwa lainnya segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

DPR akan segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan MK. Tindakan politik itu dilakukan menyusul disahkannya revisi UU PPP.

Dewas KPK memastikan kasus dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar masih terus berjalan.