Indeks Law Government

Polri Siapkan 91 Pusat Komando Amankan KTT G20 di Bali
Pusat Komando memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan beragam fitur.

KY Masih Verifikasi Kabar Hakim Agung MA Terjaring OTT KPK
Sejumlah orang yang terjaring OTT tengah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK.

KPK: Surat Panggilan kepada Pimpinan DPRP Yunus Wonda Palsu
Surat palsu ini diketahui beredar di wilayah Papua, dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dengan modus-modus lainnya.
KPK Sita Mata Uang Asing terkait OTT Perkara di MA
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut OTT di MA terkait dugaan suap dan pungutan tidak sah.

Kasus HAM Paniai, KSP: Jalur Yudisial & Non Ditempuh Secara Paralel
Jaleswari sebut untuk itu dua jalur yaitu yudisial dan non-yudisial ditempuh secara paralel untuk saling melengkapi.

KPK OTT Sejumlah Orang terkait Pengurusan Perkara di MA
OTT di lingkungan MA dilakukan pada Rabu (21/9/2022) malam. Saat ini sejumlah orang yang ditangkap tengah diperiksa intensif di Gedung KPK.

ICW Minta Pemerintah & KPK Tegas Proses Hukum Lukas Enembe
ICW menilai kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe membuktikan ada kelemahan besar dalam proses pengawasan inspektorat daerah.

Lima Kawasan Prioritas Pengamanan Selama KTT G20 di Bali
Polri menyiapkan 5.746 personel untuk mengamankan acara KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022.

KPK Panggil Lukas Enembe sebagai Tersangka Senin Pekan Depan
KPK berharap Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif menghadiri panggila pemeriksaan di Jakarta.

Kontras Temukan Kejanggalan Sidang Kasus Paniai
Penetapan terdakwa tunggal dalam kasus Paniai dalam dakwaan Kejagung dinilai telah mengaburkan konstruksi hukum kejahatan terhadap kemanusiaan.
ICW Minta KPK Berani Jemput Paksa & Tahan Lukas Enembe Bila Mangkir
Aktivis ICW minta KPK berani menangkap Lukas Enembe dan menahannya bila ia tetap mangkir dari pemeriksaan.

Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Terdakwa Tunggal Kasus Paniai
Hanya ada satu terdakwa dianggap negara tidak mau dan tak mampu mengusut tuntas serta menyeret aktor yang terlibat dalam kasus Paniai.

Ketika UU PDP Berpotensi jadi Pasal Karet & Ancam Kebebasan Pers
Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

Hasil Sidang Etik AKP Idham Fadillah: Demosi Satu Tahun
Idham dihukum mutasi berupa demosi selama satu tahun. Ia tak mengajukan banding atas putusan majelis sidang.

Apa Itu UU PDP Perlindungan Data Pribadi dan Pasal yang Disorot
Apa itu UU PDP 2022 soal Perlindungan Data Pribadi dan pasal yang disorot.

Peradilan HAM Berat Kasus Paniai: Terdakwa Pilih Tak Ajukan Eksepsi
JPU akan menyiapkan 52 orang sebagai saksi fakta dan 6 saksi ahli pada sidang pelanggaran HAM berat kasus Paniai.

Persatuan Jaksa DKI Laporkan Alvin Lim soal Kejaksaan Sarang Mafia
Advokat Alvin Lim dilaporkan karena diduga menyebut ‘kejaksaan sarang mafia’ kepada kepolisian.

Iptu Januar Disanksi Pembinaan Mental karena Terseret Kasus Sambo
Terseret kasus Sambo, Iptu Januar juga dihukum mutasi berupa demosi selama dua tahun dan memilih tak mengajukan banding.

Update Kasus Peretasan Bjorka: MAH Tak Ditahan, Hanya Wajib Lapor
Motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang.

Alasan Warga Pulau Pari Gugat PT Holcim ke Pengadilan Swiss
Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, menggugat PT Holcim karena berkontribusi besar terhadap dampak krisis iklim.
Masuk tirto.id








