Indeks Latest Sc

Pemprov DKI juga akan menanggung biaya perawatan korban luka kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran.

Penurunan tajam ini terutama karena tidak terulangnya keuntungan jual aset dan pelepasan Hero Supermarket di 2024.

Api berasal dari baterai drone yang terbakar dan para pegawai sempat memadamkannya.

Untuk memastikan ketahanan pangan nasional, pemerintah meningkatkan anggaran pangan dalam APBN 2025 sebesar 26,6 persen menjadi Rp144,6 triliun.

Sebanyak 21 kantong jenazah korban kebakaran Ruko Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat sudah tiba di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Meskipun jaringan sudah tersambung kembali secara fisik, namun aliran listrik ternyata belum bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Seluruh kepala daerah diminta berada di daerahnya masing-masing guna bersiaga menghadapi cuaca ekstrem.

Kemenkeu akui realisasi anggaran ketahanan pangan ini masih cukup rendah.

Korban tidak menghindar ketika bersepeda mendekati halte Transjakarta, hingga akhirnya menabrak bagian belakang sebelah kanan bus.

Selama 3 bulan, Mirwan MS akan diminta magang di Kemendagri untuk mendapat pembinaan.

Asap pekat masih memenuhi lantai atas gedung Terra Drone di Jalan Letjen Soeprapto, Kemayoran, hingga Selasa (9/12/2025) sore.

Massa menyoroti dampak lingkungan dari 4 tahun aktivitas penambangan batu di Desa Baseh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Banyak karyawan yang tengah beristirahat di lantai 2 hingga 6 terjebak api dan asap yang dengan cepat memenuhi gedung tersebut.

Sepertiga responden, mengaku bahwa keputusan di kantornya dipengaruhi oleh faktor kekerabatan, almamater, dan kedekatan lainnya.

Korban jiwa akibat kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemungkinan masih bisa bertambah.

Dalam kasus ini, keempat terdakwa terseret dugaan penghasutan hingga terjadi aksi anarkis.

Pemerintah dinilai perlu memiliki skema standby pesawat carter untuk situasi tanggap bencana.

Jembatan nasional di Meureudu, Pidie Jaya, Aceh ditargetkan selesai pada Jumat (12/12/2025).

Dana senilai Rp4 miliar per kabupaten/kota bahkan dinilai tak cukup untuk perbaikan gorong-gorong beton yang rusak.

Kejaksaan menyita sejumlah dokumen penting usai menggeledah Dinas Perhubungan dan Biro Hukum di lingkungan Pemprov Papua Barat.