Indeks Latest News

Transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan adalah keharusan untuk mengurangi emisi karbon.

Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk pembangunan 34 rumah tapak para menteri yang kini progresnya hampir mencapai 10 persen.

Anak korban KDRT berhak mendapatkan pemulihan dan perhatian maksimal dari orang dewasa, juga pemangku kebijakan.

Ribuan personel yang mengawal demo hari ini merupakan aparat gabungan dari TNI, Polri, juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kunto mengatakan, Pemilihan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak lepas dari intervensi kekuasaan.

BI mencatat lelang Sekuritas Rupiah BI (SRBI) sampai 19 Agustus 2024 mencapai Rp899,50 triliun.

Manuver DPR akali Putusan MK Nomor 60/2024 dengan kebut revisi UU Pilkada berpotensi timbulkan ketidakpastian hukum.

Berbagai kritik kerap dilontarkan terhadap sistem demokrasi Indonesia yang dinilai banyak cacat. Namun, hanya dipandang angin lalu oleh pemerintah.

Jokowi mengaku tidak masalah publik menyalahkan si tukang kayu terkait polemik putusan MK tentang UU Pilkada.

Dalam sambutannya, Jokowi berkelakar bahwa dirinya merasa sejuk ketika melihat pohon beringin. Apalagi saat siang hari ketika matahari sedang terik.

Publik menilai langkah DPR yang merevisi UU Pilkada secara kilat sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Menurut Masinton, PDIP tetap merujuk kepada putusan MK soal penyesuaian ambang batas mencalonkan kepala daerah oleh parpol sebagai bekal mengusung cakada. 

Kemerosoton transaksi dengan kartu debit ternyata sudah terjadi selama dua bulan berturut-turut, sejak Juni 2024.

Akun IG yang viral tersebut milik seorang guru bernama I Wayan Putra Ivantara yang statusnya PPPK Golongan IX dan mengajar seni budaya di SMPN 2 Kerambitan.

BI catat peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi-Maluku-Papua tertinggi.

Penurunan produksi beras imbas penyempitan lahan pertanian. Sementara rencana kenaikan HET membuat harga beras tak menentu. 

Masinton menyebut pemerintah dan fraksi DPR RI lainnya menjadi pelaku kerusakan demokrasi tanah air.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sebut tidak ada campur tangan pemerintah atas revisi UU Pilkada.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, M Nurdin, menegaskan revisi UU Pilkada seharusnya sejalan dengan putusan MK soal syarat usia serta batas ambang pencalonan.

Menurut Jokowi, perbedaan keputusan antara MK dengan DPR merupakan hal yang biasa terjadi di antara lembaga.