Greenpeace Desak Prabowo-Gibran Serius Tangani Krisis Iklim

tirto.id - Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai bertepatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak agar pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang kian mengancam kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat,” ujar Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace diketahui membentangkan dua spanduk raksasa bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” yang dibentangkan dari atas Patung Selamat Datang menghadap ke arah Istana Merdeka di utara. Spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran Hotel Indonesia.

Menurut Greenpeace, dampak dari krisis iklim paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis berpotensi mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan

Jeanny kemudian menyinggung kabut asap akibat karhutla yang terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya hal itu adalah contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata dia.

Riset Greenpeace: Biaya Pangan Paling Terdampak

Greenpeace turut memaparkan hasil riset bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.

Riset itu mengkaji dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul atau kawasan Yogyakarta Raya.

Hasilnya menunjukkan, 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen responden merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya terdampak pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi.

Greenpeace juga mencatat berbagai strategi yang dilakukan masyarakat untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Sebanyak 57,34 persen responden memangkas konsumsi non-esensial demi menghemat pengeluaran sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan.

Sementara itu, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah untuk menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan. Sebanyak 56,79 persen lainnya mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru guna menambah pendapatan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan.

“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” katanya.

“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” lanjut dia lagi.