Indeks Latest News

Istana meyakini penerapan sistem data transaksi keuangan melalui Payment ID nantinya tidak akan melanggar UU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

KPK menyita sejumlah aset usai menggeledah dua lokasi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag.

Bupati Pandeglang mencopot dua pejabat terkait polemik TPA Bangkonol.

MK meminta Hasto dan tim mencari tahu niat awal masuknya frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Gerindra mengklaim sudah menegur Bupati Pati, Sudewo, terkait kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

Kini, kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon telah menjadi kewenangan jaksa penuntut umum.

MK meminta kejelasan status putusan kasus suap yang menjerat politisi PDIP Hasto Kristiyanto.

Anton Fase mengungkapkan alasan tertarik bergabung PSIM Yogyakarta, yaitu karena faktor suporter dan pelatih.

Akibat dari penurunan mutu, diperlukan perbaikan pada seluruh struktur utama Gedung Sekretariat Sekda Kota Cirebon.

Menkum setuju mengaudit Wahana Musik Indonesia (WAMI) buntut polemik pengelolaan royalti terkait musisi Ari Lasso.

Timwas Haji DPR memiliki temuan yang sama dengan KPK terkait sejumlah travel yang diuntungkan dalam kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji 2024.

Menurut Suhartoyo, terdapat dua perkara yang juga melayangkan gugatan uji materiel Pasal 21 UU Tipikor.

Sidang Tahunan MPR/DPR RI Tahun 2025 akan menayangkan video capaian Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, mengakui adanya kelalaian dalam mengawasi pengelolaan royalti musik di Indonesia.

PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dinyatakan mengandung unsur pelanggaran HAM.

Polisi bilang masih pendalaman, mereka yang ditangkap akan dilepas atau malah ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Pengembangan Usaha UGM berinisial HU diduga korupsi pengadaan biji kakao fiktif senilai Rp7,4 miliar

Fahri Hamzah sebut pembangunan rumah yang selama ini berjalan berasal dari program CSR atau FLPP, bukan dari anggaran utama Kementerian PKP.

Iwan Kurniawan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel.

Hakim MK menyebutkan ingin menambah syarat seseorang terkena perintangan penyidikan, keinginan untuk memberantas korupsi bakal luntur.