Indeks Kulon Progo

Pemutusan listrik dilakukan di Kulon Progo sejak 27 November 2017 atas permintaan AP I.

"Indonesia negara hukum. Kalau hukum ditegakkan, ya sama-sama ditegakkan. Jangan cuma untuk urusan penggusuran,” Sofyan, warga penolak bandara. 

Mereka dibui, dipidanakan, dan tak jarang nyawanya dilenyapkan.

Seorang aktivis yang mengadang aksi pembersihan paksa lahan warga dijatuhkan aparat, diinjak-injak, rambutnya dijambak, lalu diseret menjauhi lokasi.

Penduduk Kecamatan Temon, lokasi konflik agraria untuk bandara baru Yogyakarta, memenangkan Jokowi-JK saat Pilpres 2014.

Angkasa Pura I sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Jokowi, Pemda Kulon Progo, polisi, dan PLN terlibat dalam proses pengusiran warga anti-bandara.

"Benar, saat ini sedang ada pemeriksaan atas 15 orang di sini. Ini masih dimintai keterangan, sementara ini proses sudah cukup, malam ini sudah bisa kami lepaskan," ujar AKBP Irfan Rifai.

Kronologi Penolakan Pembangunan Kulon Progo.

12 orang aktivis tersebut diduga memprovokasi warga dan menghalangi proses pengosongan lahan.

Pakar Hukum Administrasi Negara dari UAJY, Riawan Tjandra berpendapat, pelaksanaan proyek Bandara Kulon Progo tidak bisa hanya memperhatikan aspek legal formal.

Sultan menyatakan warga harus dengan kesadaran sendiri mengosongkan lahan yang akan dibangun untuk bandara itu.

Warga asih bertahan di lokasi pengungsian karena rumah mereka tergenang banjir, tertimpa material longsor dan berada di wilayah potensi longsor.

Bencana longsor di pinggiran Sungai Winongo, Kota Yogyakarta menewaskan tiga korban jiwa.

Kulon Progo menaikkan status dari normal ke siaga darurat bencana karena Badai Cempaka yang berdampak pada hujan lebat.

Menurut warga yang tergabung dalam PWPP-KP, aparat merusak rumah warga, masjid, dan memutuskan jaringan lsitrik serta mencegah warga masuk rumah.

Badai Cempaka yang menyebabkan hujan deras membuat wilayah di Kulon Progo, Yogyakarta, mengalami banjir dan tanah longsor.

Sempadan pantai bagian selatan mulai dikosongkan dari bangunan yang dibangun tanpa IMB.

AP I mulai meminta warga untuk mengosongkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport.

Sultan HB X setuju rencana jalan tol asalkan dibangun melayang—dengan kata lain: sangat sulit diterapkan. Bagaimana perdebatannya?

Jalan tol tidak akan mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar, DPRD lebih mendukung JJLS dirampungkan.