Indeks Kriminalisasi Aktivis

Isu pembahasan pasal-pasal karet penting dibahas dan diakomodir para paslon capres-cawapres saat debat perdana terkait perlindungan HAM.

Koalisi menilai kasus kriminalisasi pembela HAM, Fatia dan Haris, terkait kritiknya terhadap pejabat publik tampak dipaksakan.

Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko datang memenuhi panggilan penyidik dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh peneliti ICW.

Polisi menjelaskan kronologi peristiwa penangkapan Ketua Komunitas Adat Kinipan Effendi Buhing yang dituding awalnya mendalangi pencurian gergaji.

Jurnalis Diananta divonis penjara. Aktivis menilai ini mencoreng kebebasan pers di era Presiden Jokowi.

Seorang mahasiswa Universitas Nasional Jakarta menjadi terlapor di Polres Jakarta Selatan setelah menggelar demo menuntut pengurangan biaya kuliah.

Kendati kalah dalam praperadilan, kasus Ravio Patra harus dihentikan karena ada dugaan kuat kriminalisasi melalui peretasan WhatsApp.

Ini potongan cerita yang bolong dari penangkapan “janggal” aktivis dan peneliti Ravio Patra.

Menurut Koalisi, Ravio berada dalam kondisi baik dan sedang didampingi di Polda Metro Jaya, Kamneg Unit IV.

Di dalam lapas, para aktivis penolak PT RUM mencari uang dengan bekerja sebagai korve untuk para napi koruptor.

Warga menjaga semangat perjuangan melawan PT RUM dengan ngamen dan dakwah.

Solidaritas warga tidak surut setelah kriminaliasasi terhadap tujuh orang aktivis penolak PT RUM di Sukoharjo.

Iss, aktivis mahasiswa tak pernah didengar pernyataannya sebagai saksi, tapi langsung ditangkap.

Cuitan Emerson terkait dengan keberadaan Setya Novanto yang diduga sempat menghilang dari sel tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung.

LBH Makassar meminta Komnas HAM untuk proaktif mendorong pihak kepolisian guna menghentikan kriminalisasi terhadap petani dan warga Wawonii.

Presiden Jokowi didesak untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, penerbitan Perppu KPK hingga penghentian kriminalisasi warga Papua.