Indeks Kriminalisasi Aktivis

Menurut Pigai, dengan adanya laporan polisi terhadap Feri Amsari dan Ubaedillah Badrun dapat membuat pemerintah dicap antikritik dan antidemokrasi.

Menurut Budi saat ini laporan terhadap Saiful Mujani tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Wawan dinilai terbukti bersalah karena memanipulasi dan mengedit unggahan terkait aksi demonstrasi yang berujung kericuhan pada Agustus 2025 lalu.

MK menyatakan pemohon uji materi KUHAP baru tidak miliki legal standing. Kasus kriminalisasi aksi May Day dinilai pakai aturan lama.

Dosen Ilmu Politik UPN Jakarta, Sri Lestari, menegaskan hak untuk menyampaikan pendapat itu melekat kepada setiap warga negara.

Busyro menilai perkara ini bukan semata soal satu terdakwa yaitu Perdana Arie saja, namun menjadi alarm kondisi demokrasi dan kebebasan sipil sekarang.

Proses yang terjadi dinilai bukan penegakan hukum biasa, melainkan respons tuntutan publik yang ancam stabilitas elite.

Pidana tersebut tidak perlu dijalani selama para terdakwa tidak mengulangi tindak pidana selama masa pengawasan satu tahun.

Menurut Habiburokhman, vonis Laras menjadi contoh konkret bagaimana hukum pidana kini bergerak ke arah yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Hakim tetap menilai Laras Faizati bersalah karena pilihan diksi dan visualnya berpotensi menimbulkan bahaya.

Alasan hakim menolak penangguhan penahanan karena Delpedro dkk dinilai kerap terlambat datang ke persidangan yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi.

Meski pemerintah terlihat seakan berdiri di sisi para aktivis, namun bagi pihak Delpedro dkk hal itu hanya sekedar 'pepesan kosong' belaka.

Tindakan represif polisi dinilai makin sulit dikontrol & berpotensi berulang pada aksi masyarakat sipil di masa depan.

Delpedro dan aktivis lainnya dinilai hanya melaksanakan kewajiban untuk berserikat dan menyampaikan gagasan sejalan dengan ide konstitusi.

Polisi mengklaim penetapan tersangka Delpedro Marhaen sudah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah.

Khariq Anhar, aktivis sekaligus mahasiswa Unri, menjalani sidang pra-peradilan pada Senin (13/10/2025) ini atas kasus unggahan timpa teks berita.

TNI sebut temukan dugaan pidana ke Ferry Irwandi setelah melakukan patroli siber dan mengaku siap tempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya.

Satpam Hotel Fairmont melaporkan insiden penggerudukan tersebut atas dugaan mengganggu ketertiban umum hingga penghinaan terhadap badan hukum.

Isu pembahasan pasal-pasal karet penting dibahas dan diakomodir para paslon capres-cawapres saat debat perdana terkait perlindungan HAM.

Koalisi menilai kasus kriminalisasi pembela HAM, Fatia dan Haris, terkait kritiknya terhadap pejabat publik tampak dipaksakan.