Indeks Kpu Ri

BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan di 87 LKKL dan 1 LKBUN dan menyatakan Bakamla memiliki status disclamer, BSSN dan KPU dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Komisi II DPR RI, Mendagri dan Menkumham sepakat Perppu Pilkada menjadi undang-undang.

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program kegiatan pada 2021 mendatang.

Pasien COVID-19 tetap dapat menggunakan hak pilih dari rumahnya masing-masing.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes untuk meminta kepastian tanggal untuk pelaksanaan Pilkada 2020 terkait pandemi COVID-19.

KPU belum ada rencana menunda pelaksanaan Pemilukada 2020 meski ada ancaman pandemi corona (COVID-19).

Foto Harun Masiku ada dalam daftar calon tetap atau caleg tapi dalam situs web KPU tak ada.

KPK bakal memeriksa Komisioner KPU Evi Novinda terkait kasus dugaan suap Wahyu Setiawan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan masa kampanye Pilkada 2020 lebih pendek dari tahun sebelumnya yakni selama 71 hari mulai tanggal 11 Juli hingga 19 September.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020.

Wahyu Setiawan seharusnya menjaga kredibilitas dan integirtas sebagai Komisioner KPU RI yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional.

Pertemuan tersangka suap KPU pernah bertemu dengan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari bukan untuk lobi PAW DPR RI dari PDIP.

Johan Budi menilai kasus yang menjerat Wahyu merupakan modus baru karena biasanya korupsi KPU berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Komisi II DPR juga akan menanyakan terkait bagaimana mekanisme pengawasan di internal KPU dan langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

KPU bersikukuh pada aturan, sehingga menolak permintaan PAW anggota DPR RI Riezky Aprilia ke Harun Masiku yang jadi tersangka suap Komisioner KPU Wahyu Seitawan.

Menurut Abhan sama sekali tak ada hubungan antara Agustiani dengan kerja Bawaslu periode saat ini.

KPU tidak akan memberikan bantuan hukum bagi Wahyu Setiawan karena tak terkait kebijakan KPU.

"Tapi yang terakhir [surat PAW atas nama Harun Masiku] memang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen," kata Arief Budiman.

Wahyu Setiawan meminta Rp400 juta sebagai ongkos untuk memproses pergantian antarwaktu DPR RI dari PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan partai lebih memilih Harun Masiku ketimbang Riezky Aprilia untuk menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia.