Indeks Kpu

Menurut Aus Hidayat Nur, pemecatan Hasyim Asy'ari tak akan mengganggu proses Pilkada 2024.

DKPP menilai Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Proses pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Proses pelantikan dilaksanakan pada 1 Januari 2025 berpedoman pada Undang-undang Pilkada.

KPU mengejar target merampungkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 masuk ke dalam PKPU pada akhir Juni 2024. 

Komisioner KPU yang tak berwibawa mudah untuk disetir dan keberlangsungan pemilu yang berintegritas terancam hancur.

Krispianus dijatuhi sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua karena terbukti melakukan kekerasan seksual.

"Pada intinya kami akan melakukan proses klarifikasi, menjadwalkan, baik itu memanggil atau kita akan turun," ujar Handi.

DKPP menilai Ketua KPU Manggarai Barat terbukti melakukan kekerasan seksual kepada staf Sekretariat KPU Manggarai Barat.

Bila KPU dan Bawaslu tidak independen, maka yang harus dibenahi justru proses seleksi di DPR yang harus lebih ketat dan tanpa intervensi.

DPR RI ramai-ramai menyoroti gaya hidup mewah KPU, seperti penggunaan jet pribadi saat pelaksanaan Pemilu 2024.

KPU berencana akan kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Menurut Junimart Girsang, 70 persen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak memiliki integritas.

Ongku Parmonangan mengusulkan penyelenggara pemilu berasal dari partai politik agar biaya lebih murah dan tak harus independen.

Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang belum dilantik harus bersedia mengundurkan diri bila maju Pilkada 2024.

Kemendagri menilai caleg terpilih harus mundur bila sudah ditetapkan sebagai paslon Pilkada 2024, bukan saat mendaftar.

Perludem mendorong KPU menjamin penyelenggaraan pilkada yang adil dengan melaksanakan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024.

Caleg terpilih yang wajib mundur dari jabatannya adalah anggota DPR/DPD/DPRD untuk jajaran provinsi/kabupaten/kota Pemilu 2019.

KPU mengakui akan berusaha semaksimal mungkin menjaga data pemilih Pilkada 2024.

Menurut kuasa hukum KPU, Saleh, mereka belum bisa merespons banyak ihwal objek yang digugat PDIP karena masih meraba-raba.