Indeks Kpu

Komisi II DPR RI meminta KPU tetap fokus terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020 meski salah satu komisionernya diciduk KPK.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berinisial WS.

Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, KPU segera membuat aturan secara spesifik untuk akomodir putusan MK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berkomitmen untuk turut andil dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air lantaran memperbolehkan terpidana korupsi mengikuti pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020.

Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri di Pilkada 2020 karena belajar dari kasus Kudus dan Tulungangung.

Tencana mengembalikan Pilkada ke DPRD dianggap bukan solusi untuk menekan biaya politik.

Aturan kompensasi koefisien luas bangunan di peraturan gubernur berubah empat kali untuk mengakomodasi pengembang.

Jokowi menekankan evaluasi pilkada lebih pada hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan.

Pemkab Gunungkidul paling banyak menganggarkan dana untuk pilkada dibanding dua daerah lain, yakni sebesar Rp27,7 miliar. 

Kursi terbanyak diperoleh PDIP dengan jumlah 128 kursi. PDIP memperoleh 27.053.961 suara atau 19.33 persen dalam Pileg 2019.

DPP Golkar merespons desakan Bambang Soesatyo untuk rapat pleno partai. Rencananya rapat ini digelar usai penetapan anggota legislatif DPR RI terpilih.

Soal teknologi yang akan digunakan dalam e-rekapitulasi, KPU tak boleh menganggap enteng masalah ini.

Pengesahan dilakukan saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Hasil Pemilu 2019

KPU memberikan penghargaan kepada Polri. Penghargaan itu diberikan karena KPU menilai Polri berhasil mengamankan Pemilu 2019. 

KPU meyakini penerapan e-Rekapitulasi di Pilkada 2020 tidak akan bermasalah sebagaimana Situng pada Pemilu 2019. 

KPU diminta belajar dari pengalaman masa lalu saat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019 dibatalkan oleh MA.

Sjauh ini, ada pasal dalam UU Pilkada membolehkan penggunaan e-rekapitulasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, namun saat ini KPU masih mengkajinya.

KPU masih membahas rencana penerapan rekapitulasi elektronik (e-rekapitulasi) pada Pilkada 2020, termasuk menentukan lokasi yang akan dipilih sebagai percontohan.

Secara teknologi KPU mampu menggunakan e-Rekapitulasi untuk Pilkada 2020 namun, Pramono khawatir adanya ketidakpercayaan publik dengan teknologi tersebut.

Menurut Mardani Ali Sera, narapidana kasus korupsi telah mencederai kepercayaan publik sehingga tak layak untuk maju menjadi kepala daerah.