Indeks Kpu

"Iya tak wajib hadir, tapi kami tentu berharap hadir," ujar Ketua KPU.

Dalam rapat pleno terbuka itu, KPU akan mengundang perwakilan lembaga penyelenggara pemilu, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait, partai politik, serta kedua pasangan Capres-Cawapres 2019.

KPU akan mengundang masing-masing Paslon Pilpres meski tak wajib hadir dalam penetapan presiden-wakil presiden terpilih.

Ada tiga skenario yang sudah disiapkan oleh KPU, pertama adalah permohonan ditolak dan KPU harus mengukuhkan paslon terpilih sebelumnya yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019.

Keyakinan kuasa hukum KPU itu karena didasari pembuktian yang lemah dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kepolisian akan melarang unjuk rasa di sekitar Gedung KPU RI saat MK membacakan hasil sidang penetapan Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

Penetapan pemenang Pilpres 2019 dijadwalkan tiga hari setelah MK membacakan putusannya, pada Kamis (27/6/2019) lusa.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.

Putusan sengketa hasil Pilpres 2019 oleh MK layak disaksikan oleh masyarakat, karena majelis akan membayakan secara detail.

KPU bakal menerima apa pun putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2019 yang menurut jadwal diputus pada 27 Juni 2019.

KPU menyatakan sudah menjadi kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu untuk memenuhi undangan di acara pelatihan calon saksi yang digelar oleh TKN. 

Salah satu materi gugatan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MK adalah posisi Ma'ruf Amin di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyatakan rencana kubu 01 memidanakan saksi Beti Kristiana tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan hakim MK.

BW menyebut hakim MK tidak netral karena memberikan pandangannya soal situng. Tapi bagi pengajar hukum tata negara, itu tidak masalah.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan banyak yang patut diragukan dari kesaksian Beti Kristiana.

Salah satu materi gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga ke MK adalah posisi Ma'ruf Amin di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Di depan meja hakim, pihak KPU beserta kuasa hukumnya, tim hukum Prabowo-Sandi, dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf bersama-sama mengecek dan membandingkan amplop yang dibawa saksi Prabowo dan yang berasal dari KPU.

Tim kuasa hukum paslon 02 Iwan Satriawan ditegur hakim konstitusi Saldi isra karena mencecar ahli IT dan menanyakan pertanyaan yang sama.

Sidang hasil sengketa Pilpres 2019 kembali digelar hari ini Kamis (20/6/2019). Agenda kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin meragukan terhadap keaslian bukti amplop C1 plano yang diserahkan salah satu saksi Prabowo-Sandi, Betty Kristiana, kepada majelis hakim dalam sidang sengketa Pilpres, Rabu (19/6/2019) malam.