Indeks Kpk

Menurut Alex Marwata, Putusan MK tersebut merupakan penegasan atas Undang-Undang KPK.

KPK tak bisa menemukan Sahbirin Noor usai gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dikabulkan hakim PNN Jakarta Selatan.

Keempat tersangka baru adalah hasil pengembangan penanganan perkara dengan terpidana Dion Renato Sugiarto.

Tumpol MH mengatakan surat suara untuk para tahanan dibawa menggunakan kresek hitam.

Klaim soal Presiden Prabowo akan membekukan sementara KPK sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Rohidin Mahsyar tetap bisa ikut kontestasi Pilkada 2024 meski ditetapkan sebagai tersangka.

Nama-nama pimpinan KPK terpilih bermasalah sejak awal, tetapi Komisi III DPR RI tetap saja memilihnya.

Menurut Alex, lembaga antirasuah harus melawan koruptor sambil menjaga citra di hadapan masyarakat.

Komjen Setyo Budiyanto terpilih setelah mengantongi 45 suara yang menginginkannya menjadi ketua KPK.

Alasan Johanis Tanak ingin hapus OTT KPK telah ia sampaikan di uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK, Selasa (19/11/2024).

Manurut AJI, usulan Habiburokhman itu tak patut dan tepat dilakukan seorang legislator.

Heru Kreshna Reza mengaku tak setuju KPK memajang tersangka saat pengumuman penetapan tersangka kasus rasuah.

Hamdi Hassyarbaini mengatakan, kasus pelanggaran etik yang menyeret mantan Ketua KPK, Firli Bahuri tak bisa dimaafkan.

Dengan menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK, Sahbirin Noor bisa memberikan penjelasan yang bisa saja dapat meringankan hukumannya nanti.

Benny Mamoto menilai perlunya memperbaiki komunikasi antara Dewas KPK dengan pimpinan.

Agun Gunandjar mengungkapkan dirinya diperiksa untuk dua tersangka baru dalam korupsi E-KTP, tapi KPK membantah.

Nasruddin mengatakan Kemenag mengelola dana yang besar sehingga KPK diminta untuk memberikan pandangan dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Ida Budhiati ingin memperkuat dewas agar memulihkan kembali kepercayaan publik ke lembaga tersebut.

Menurut Poengky, pemerintahan baru di pusat maupun daerah biasanya rawan kebocoran anggaran lantaran belum paham pengelolaannya.

Setyo Budiyanto menilai kerap terjadi kurang koordinasi antara pimpinan KPK ketikan menangani perkara.