tirto.id - Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan, mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pendampingan dalam pemberantasan korupsi, sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Farhan mengatakan, sejak April 2023, Kota Bandung, terus terjadi kasus korupsi, yang menghambat pembangunan menjadi kota yang menuju ke arah perbaikan.
"Karena kasus korupsi yang berkepanjangan ini sekarang status laporan keuangan kami masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian)" kata Farhan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2025).
Dia berharap koordinasi bersama dengan kPK akan membuat laporan keuangan di Kota Bandung menjadi WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.
"Itu sebabnya, pendidikan, pencegahan, koordinasi, dan supervisi pencegahan korupsi menjadi sangat penting," ucap Farhan.
Politikus NasDem itu juga menyinggung tindak pidana korupsi yang telah menyebar ke pengelola pihak swasta, seperti kebun binatang. Katanya, pada kasus korupsi tersebut, telah masuk pada tahap penuntutan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
"Jadi, artinya koordinasi supervisi pencegahan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk semua orang yang ada di Kota Bandung," tukas Farhan.
Farhan juga menyinggung retreat yang akan diadakan oleh Presiden Prabowo, di Magelang untuk seluruh kepala daerah di Indonesia. Menurut dia, acara tersebut akan menjadi sangat seru untuk membangun kebersamaan antar kepala daerah.
Farhan memandang kritik dari masyarakat soal adanya retreat di tengah efisiensi anggaran, hal yang baik, dan menunjukkan masih adanya demokrasi di negeri ini.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
