Indeks Kpk

KPK membuka peluang untuk menerapkan pasal TPPU pada perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemnaker.

KPK tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan makanan tambahan bagi bayi dan ibu hamil di Kemenkes.

Sejumlah pegawai di Direktorat PPTKA Kemnaker menawarkan percepatan proses penerbitan RPTKA ke pemohon yang memberikan uang.

Sekitar Rp8,94 miliar dibagikan ke 85 pegawai Direktorat PPTKA Kemnaker atas perintah tersangka SH dan HY.

Dewan komisaris mengaku tidak diberikan informasi yang maksimal terkait kerja sama antara ASDP dan PT Jembatan Nusantara.

KPK memandang pencekalan saksi ke luar negeri tetap perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita hasil panen sawit milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, senilai sekitar Rp3 miliar.

KPK memeriksa eks Bupati Mandailing Natal, Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, terkait kasus korupsi proyek jalan dinas PUPR di Sumatra Utara.

Pengusutan dilakukan terkait kasus dugaan TPPU di lingkungan MA, yang menjadikan Nurhadi sebagai tersangka.

KPK mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah sebelum melarang tahanan menggunakan masker saat jumpa pers.

KPK memeriksa Direktur Utama PT Mahkota Pratama, Rudy Susanto, terkait aliran dana pembelian aset mewah para tersangka korupsi ASDP.

Pembahasan RKUHAP dikhawatirkan memangkas kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan sejak tahap penyelidikan. KPK dan masyarakat sipil pun Menanggapi.

KPK terus mengkaji substansi RUU KUHAP yang berpotensi mengganggu kewenangan dan efektivitas kerja lembaga antikorupsi.

KPK juga membuka peluang memanggil eks Menaker Hanif Dakhiri soal dugaan korupsi RPTKA di Kemnaker.

Pagu indikatif yang diberikan pemerintah selama ini ke KPK hanya mencakup kebutuhan operasional dasar saja.

Aset yang disita meliputi uang tunai senilai Rp411 juta dan dua bidang tanah di Jepara, Jawa Tengah, dengan nilai sekitar Rp700 juta.

Hasto Kristiyanto memandang jaksa KPK tak mampu menjawab kriminalisasi dan penyelundupan fakta hukum dalam replik.

KPK memanggil Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha, Jhendik Handoko (JH) terkait dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif.

Bagaimana pendapat para pakar terkait wacana KPK melarang tersangka menggunakan masker?

Budi menyebut beberapa pasal dalam RUU KUHAP tidak sinkron dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah diatur dalam UU.