Indeks Kpk

KPK memeriksa eks Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Sumatra Utara, Muhammad Armand Effendy Pohan (MAEP).

Kasus korupsi dana hibah APBD Jatim menguak minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan program pemerintah di daerah.

KPK juga membahas soal langkah lanjutan dari kerja sama yang telah terjalin dengan PP Muhammadiyah seperti pengembangan modul pendidikan antikorupsi.

KPK memanggil lima orang saksi untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif di Divisi EPC PT Pembangunan Perumahan (PP).

KPK memeriksa Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatra Utara, M Ahmad Effendy Pohan terkait korupsi proyek jalan.

KPK berkoordinasi dengan Kejagung terkait kasus mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Yuddy Renaldi.

KPK mengungkap adanya modus layering atau perantara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di PT BRI periode 2020-2024.

KPK mengatakan skema penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur yang saat ini terindikasi dugaan korupsi berpotensi ditiru daerah lain.

KPK memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), masih terus dilakukan.

KPK menyatakan hingga saat ini belum meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji khusus.

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyerahkan hasil kajian mengenai tata kelola tambang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, meski belum diungkapkan identitasnya.

Direktur Operasional PT Taspen, Ariyandi, pernah dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan investasi fiktif.

KPK memeriksa Istri mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, Isabella Pencawan terkait kasus dugaan korupsi pada pembangunan jalan.

KPK mengonfirmasi mantan Ketua DPRP Jawa Timur (Jatim), Kusnadi, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah.

Eks Komisaris ASDP dicopot setelah melaporkan risiko akuisisi yang kemudian berujung pada skandal korupsi dengan kerugian negara Rp1,2 triliun.

Komisaris Utama ASDP 2015-2020, Lalu Sudarmadi, mengatakan pegawai yang mendukung akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) mendapat kenaikan jabatan.

Kemenkes menghargai langkah KPK yang tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam program pengadaan makanan tambahan bagi bayi dan ibu hamil.

Eks Vice President (VP) Divisi Hukum ASDP, Dewi Andriani, mengatakan tindakan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) dapat membebani keuangan ASDP.

Ketua KPK, Setyo Budianto, menginginkan proses penyusunan RUU KUHAP dibahas secara terbuka dan partisipatif.