Indeks Kpk

Tiga PTN yang digeledah tim penyidik KPK terkait kasus suap Rektor Unila yaitu Untirta, Universitas Riau & Universitas Syiah Kuala.

KPK menyayangkan pernyataan pengacara Lukas Enembe yang meminta penyelesaian secara adat kasus dugaan korupsi melibatkan kliennya.

Lukas disebut telah ditetapkan sebagai tokoh besar Papua. Karena itu perkara yang menjeratnya harus diselesaikan secara adat.

KPK meminta pihak terkait kooperatif dalam menjalani proses hukum yang sedang berlangsung.

KPK menilai anak & istri Lukas Enembe tetap wajib memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

KPK membantah alasan blokir rekening istri Gubernur Papua Lukas Enembe karena mangkir pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu 5 Oktober 2022.

Anak dan istri Gubernur Papua Lukas Enembe tak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK tanpa konfirmasi.

KPK belum mengeluarkan perintah jemput paksa Lukas Enembe hingga Senin (3/10/2022).

Deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem tak akan menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E.

KPK menahan pengacara pihak swasta atau debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka dalam kasus suap perkara di Mahkamah Agung.

Boyamin Saiman tak menemukan adanya izin pertambangan milik Lukas Enembe di website Kementerian ESDM ataupun di Kementerian Investasi/BKPM.

Lukas Enembe mengatakan dirinya masih sakit dan harus mengonsumsi obat-obatan tepat waktu.

Kapolri sebut Polri telah menyiapkan 1.800 personel di Papua dan siap membantu jika KPK meminta.

Moeldoko menyebut tak menutup kemungkinan TNI dilibatkan untuk menjemput Lukas Enembe agar bisa menghadapi proses hukum di KPK.

Mahfud mengatakan dugaan intervensi terhadap Lukas Enembe dan kasus hukum yang berjalan di KPK tidak memiliki hubungan kausalitas meski keduanya fakta.

Emrus melihat pernyataan Moeldoko ditujukan supaya proses hukum dapat ditaati oleh siapa pun, termasuk Lukas Enembe.

Komnas HAM tidak mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

Saran Paulus Waterpauw agar Lukas Enembe mundur sebagai Gubernur Papua muncul karena keprihatinan sebagai sesama Orang Asli Papua.

Menurut Moeldoko pasukan TNI bisa saja diterjunkan menjemput Lukas Enembe, bila masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya.

Keterlibatan aktif advokat perlu dibuktikan dalam penyidikan untuk menentukan apakah terlibat penghalangan penyidikan atau tidak.