Indeks Kpk

Kemendagri akan menunjuk Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto sebagai pelaksana tugas (plt).

KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap Dani M. Nursalam, tenaga ahli Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Abdul Wahid sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sejak Selasa kemarin.

KPK mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih serius lagi melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

KPK sudah melakukan gelar perkara dan menetapkan sejumlah tersangka terkait kasus pemerasan ini.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Situbondo, Karna Suswandi.

Dani menyerahkan diri setelah berhasil mengelabui tim KPK dalam gelaran operasi tangkap tangan (OTT).

KPK belum merincikan nominal uang yang didapat dari OTT Gubernur Riau dkk itu.

Kasus TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian.

DPR RI sebagai pihak legislatif akan menghargai proses hukum yang dihadapi Gubernur Riau, Abdul Wahid.

OTT KPK terhadap Gubernur Riau ini menjadi yang pertama menyasar gubernur di era pemerintahan Prabowo Subianto.

KPK mengamankan 10 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan ini.

Kasus ini hasil pengembangan dari dua perkara sebelumnya, salah satunya dugaan suap dalam pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero).

KPK menghormati hak hukum yang diajukan buron Paulus Tannos itu.

Suradi diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung pemerintahan kabupaten Lamongan tahun angaran 2017-2019.

Langkah KPK itu terkait kasus dugaan korupsi pada pengadaan mesin EDC di BRI, yang telah menjerat lima orang tersangka.

Untuk mendalami aset milik Satori, KPK telah memeriksa terhadap lima orang saksi di Polres Cirebon serta satu legislator DPR Fraksi Partai Nasdem, Rajiv.

Rajiv dicecar penyidik KPK mengenai perkenalannya dengan para tersangka di kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI-OJK.

KPK bersama BPK tengah menghitung kerugian negara yang timbul akibat perkara digitalisasi SPBU Pertamina itu.

KPK memandang keputusan untuk menyerahkan aset kepada Pertamina bertujuan agar fasilitas seperti SPBU dan SPBN tetap berfungsi melayani masyarakat Aceh.