Indeks Kpk

Selasa, 13 Feb 2018

42 Hari, 4 Kepala Daerah Tersangka Korupsi - Tirto Kilat

Sejak Januari hingga 12 Februari,
komisi antirasuah telah menetapkan
setidaknya empat orang nomor
satu di daerah sebagai tersangka korupsi
Siapakah Selanjutnya?
Politik
Selasa, 13 Feb 2018

KPK Usulkan Saksi Pemilu Dibiayai Negara dan Tidak dari Partai

KPK mengusulkan saksi saat pemilihan dibiayai negara. Selain itu, KPK juga menyarankan agar dana partai politik (parpol) naik menjadi Rp10 ribu per-suara.
Hukum
Selasa, 13 Feb 2018

Jawab Cecaran Komisi III Soal UU MD3, Laode: Saya Siap Keluar KPK

Laode M Syarif mempermasalahkan keabsahan Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang memasukkan kembali pertimbangan MKD terkait pemeriksaan terhadap anggota DPR.
Hukum
Selasa, 13 Feb 2018

KPK Permasalahkan Pasal di UU MD3 Terkait Pemeriksaan Anggota DPR

Dalam UU MD3 terbaru, pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin tertulis presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Hukum
Selasa, 13 Feb 2018

Empat Anggota DPRD Mojokerto Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Suap

Empat anggota DPRD MOjokerto diperiksa sebagai saksi atas dugaan suap pengalihan anggaran di Dinas PUPR Kota Mojokerto.
Hukum
Selasa, 13 Feb 2018

KPK Periksa Saksi untuk Tersangka Kasus Gratifikasi Zumi Zola

Saksi terkait kasus gratifikasi yang menjerat Zumi Zola sebagai tersangka ini diagendakan terhadap Mantes, seorang pekerja swasta.
Hukum
Selasa, 13 Feb 2018

Kapten Agus Wahjudo Kembali Diperiksa KPK

KPK kembali memeriksa Agus Wahjudo selaku mantan Executive Project Manager PT Garuda Indonesia. 
Hukum
Senin, 12 Feb 2018

KPK Kritik Ketentuan Pemeriksaan Anggota DPR di UU MD3 Baru

KPK menilai ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum dalam UU MD3, yang baru disahkan, melanggar prinsip equality before the law.
Hukum
Senin, 12 Feb 2018

Agun Gunandjar Mengaku Tak Tahu Pembagian Uang E-KTP untuk DPR

Kesaksian Agun Gunandjar soal pembagian uang e-KTP itu berseberangan dengan pengakuan Ganjar Pranowo.
Hukum
Senin, 12 Feb 2018

Marianus Sae Bungkam Usai Diperiksa KPK, Pengacara Bantah Ada Suap

Marianus Sae bungkam dan enggan menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di KPK terkait dengan kasus suap pada hari ini.
Hukum
Senin, 12 Feb 2018

Marianus Sae Terima Suap via Kartu ATM, KPK Cermati Modus Baru

KPK kembali menemukan modus pemberian suap dengan sarana kartu debit ATM di kasus korupsi yang melibatkan Bupati Ngada, Marianus Sae.
Politik
Senin, 12 Feb 2018

KPU NTT: Marianus Sae Tetap jadi Cagub NTT Periode 2018-2023

KPU NTT menegaskan Marianus Sae akan tetap menjadi calon bakal gubernur NTT di Pilkada 2018, meski PDIP telah menarik dukungan terhadap Marianus.
Hukum
Senin, 12 Feb 2018

Lokataru Laporkan Ketua Pengadilan Timika Dilaporkan ke KPK

Haris mengatakan Ketua Pengadilan Timika diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas dan uang bulanan.
Politik
Senin, 12 Feb 2018

Kronologi Penangkapan Marianus Sae: Lima Orang Ikut Diamankan

Selain menangkap Marianus Sae, KPK juga mengamankan lima orang lain di Surabaya, Kupang dan di Bajawa.
Politik
Senin, 12 Feb 2018

KPK Belum Terima Draft Rekomendasi dari Pansus Hak Angket

Agus Rahardjo mengaku KPK akan mempelajari draft rekomendasi Pansus Hak Angket KPK bila sudah diberikan.
Politik
Senin, 12 Feb 2018

PDIP Nyatakan Cabut Dukungan untuk Marianus Sae di Pilkada NTT

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tidak akan melanjutkan dukungan terhadap Marianus Sae di Pilkada 2018.
Hukum
Minggu, 11 Feb 2018

Alasan Freeport Soal Pemberian Fasilitas ke Hakim Dinilai Janggal

Pihak Freeport Indonesia mengeluarkan penjelasan menanggapi tudingan perusahaan ini memberikan fasilitas ke hakim PN Timika. Tapi, Tim kuasa hukum pekerja Freeport menilai penjelasan itu janggal.
Hukum
Minggu, 11 Feb 2018

Kekayaan dan Rekam Jejak Bupati Ngada yang Tertangkap OTT KPK

Bupati Ngada Marianus Sae, yang juga bersatus sebagai Bakal Cagub NTT, tertangkap KPK sehari sebelum pengumuman penetapan Cagub-Cawagub peserta Pilgub NTT 2018.
Hukum
Jumat, 9 Feb 2018

Gubernur Jambi Zumi Zola Belum Berpikir untuk Praperadilan

Tim kuasa hukum Zumi Zola masih perlu menimbang sejumlah hal sebelum menempuh praperadilan. 
Hukum
Jumat, 9 Feb 2018

Politikus PDIP Menilai Nazaruddin Tidak Layak Bebas Bersyarat

Masinton Pasaribu menilai Muhammad Nazaruddin sebagai pembohong sehingga tak layak menerima pembebasan bersyarat.