Indeks Kpk

Aris Budiman mengungkapkan klaimnya mengenai sejumlah masalah di internal KPK usai Komisi Antirasuah melantik dua pejabat baru, pada hari ini.

Agus Rahardjo mengaku ada 3 polisi dan 7 jaksa yang ikut dalam seleksi deputi penindakan KPK.

KPK resmi melantik Brigjen Firli sebagai Deputi Penindakan dan Supardi sebagai Direktur Penuntutan KPK.

Jaksa KPK menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama delapan tahun dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan kepada Eddy Rumpoko, karena terbukti menerima suap. 

"Jadi bayangkan kalo seorang Deputi Penindakan KPK tidak patuh terhadap kewajiban tersebut, dalam bahasa yang sederhana, integritasnya belum teruji," tambah Lalola.

Pelantikan Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan dilakukan setelah lolos dalam seleksi yang dilakukan pimpinan KPK

Ade Komarudin disebut menerima uang sebesar 100 ribu dolar AS dari Sugiharto saat sidang korupsi e-KTP.

Diah Anggraeni dan Irman saling membantah saat dikonfrontir hakim soal penerimaan uang proyek e-KTP.

Di sidang terdakwa Anang, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni membantah terlibat pengondisian untuk memenangkan konsorsium Andi Narogong.

Firli akan dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK, Jumat siang (6/4/2018).

Irman bersaksi di persidangan terdakwa Anang bahwa ada campur tangan Komisi II DPR saat membahas proyek e-KTP.

Menurut pemeriksaan terakhir dokter, hari ini Novel sudah bisa pulang ke Tanah Air dan dapat dilakukan rawat jalan.

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam, Made Oka Masagung akhirnya ditahan KPK.

BPK menemukan adanya sejumlah pemborosan dalam pengelolaan dana haji yang menyebabkan kerugian negara.

KPK menilai partai politik masih belum sepenuhnya menjalankan agenda pemberantasan korupsi di internal partai.

"Saya kaget juga. Kalau gitu saya beli rumah di Pondok Indah," kata Tonny di persidangan.

KPK berharap tidak ada lagi Anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut sudah ada anggota DPRD Sumut yang mengembalikan uang hasil penerimaan suap.

Hanya 3 kandidat Deputi Penindakan yang lolos hingga tahap wawancara.

Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dengan kisaran antara Rp300-350 juta.