Indeks Kpk

Presiden Joko Widodo berkata "kaget" atas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3. Risalah rapat di DPR menunjukkan sebaliknya: Jokowi tahu.

Pengusaha Adiguna Sutowo diperiksa sebagai saksi oleh KPK untuk tersangka Emirsyah Satar dalam kasus suap PT Garuda Indonesia.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Muhammad Yasir dan Hobby Siregar.

Kendaraan milik Abdul Latif yang disita KPK tersebut terdiri dari 8 mobil dan 8 motor.

Ke-14 orang saksi yang dipanggil berasal dari kalangan DPRD Kota Malang, Jawa Timur.

Mobil mewah milik Bupati Sungai Hulu Tengah yang disita KPK tiba di Tanjung Priok, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Jusuf Kalla menjelaskan ada untung rugi yang diakibatkan dari penetapan tersangka korupsi calon kepala daerah.

Ketua KPK Agus Raharjo menjelaskan beberapa calon kepala daerah bisa menjadi tersangka.

Sidang kasus korupsi e-KTP hari ini menghadirkan saksi dari Kepala Badan Keahlian terkait proses penganggaran di DPR.

Empat saksi dipanggil untuk tersangka kasus suap hakim Wahyu Widya Nurfitri.

Novel Baswedan akan kontrol kondisi mata kirinya ke Singapura sebelum menjalani operasi mata tahap dua.

KPK menyatakan kasus korupsi cagub Maluku Utara pernah ditangani kepolisian setempat namun penyidikan perkara dihentikan.

Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat telah ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK. Namun ia masih berkampanye ke berbagai wilayah.

Karena tak segera tangani kasus korupsi di Maluku Utara, dua pimpinan KPK akui pernah diusir oleh warga Maluku Utara.

KPK menilai sebagian barang sitaan dari kasus korupsi perlu segera dilelang sebelum kasus berkekuatan hukum tetap. Tapi, proses itu selama ini tidak bisa cepat sebab memerlukan izin dari tersangka atau terdakwa.

Penerimaan gratifikasi itu diduga berasal dari proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama Abdul menjabat sebagai Bupati.

KPK menetapkan Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus menjadi tersangka korupsi pada hari ini.

KPK telah menginformasikan kepada Komnas HAM terkait hasil dan rekomendasi dari pertemuan terakhir dengan pimpinan Polda Metro Jaya tentang kasus Novel.

Tim pemantauan proses hukum kasus penyerangan Novel Baswedan bentukan Komnas HAM berkoordinasi dengan pimpinan KPK, pada hari ini.

Dengan menggunakan kewenangan atributifnya, KPU dapat menjabarkan soal "berhalangan tetap" dalam peraturan, bagi calon kepala daerah terduga korupsi.