Indeks Kpk

KPK menahan empat tersangka kasus suap 'ketok palu' RAPBD di DPRD Jambi. Tiga tersangka yang ditahan merupakan anggota DPRD Jambi. 

Saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada 10 Juli 2017 hingga pertengahan Januari 2019, Idham tak mampu menuntaskan kasus Novel.

Enggar tercatat sudah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK. Rencana pemeriksaan Enggar pada hari ini sebenarnya juga merupakan penjadwalan ulang dari panggilan pertama.

Empat orang yang dipanggil terdiri dari tiga anggota DPRD Jambi dan satu pihak swasta.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan pemerintah memiliki data terkait kepatuhan pajak dan akan mempelajarinya bersama KPK.

TPF bentukan Kapolri gagal mengungkap pelaku penyeraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. 

Emirsyah Satar membantah dugaan KPK bahwa ia memiliki puluhan rekening di luar negeri. 

ICW mengapresiasi langkah cepat Jokowi dalam menangani kasus Baiq Nuril, tetapi heran mengapa Jokowi lamban dalam menyelesaikan kasus Novel Baswedan. 

Politikus Gerindra sekaligus anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan melihat RJ Lino sedang berada di Bandara Dubai pada 6 Juli lalu.

Duit Rp300.000 dari kerabat Idrus Marham diduga terkait dengan pengawalan saat berobat di RS MMC, Jakarta Selatan.

Laode M Syarif menyatakan, ketika lahan perkebunan sawit terus meluas, penerimaan pajak dari sektor ini justru menurun. 

Imigrasi memang sempat memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap RJ Lino pada 2016 lalu, tapi kini tak diperpanjang. 

Data dari Jatam mengatakan, luas izin lahan di Kaltim mencapai 13,83 juta hektare, sementara luas daratannya hanya mencapai 12,7 juta hektare.

Terkait Pidato Visi Indonesia dari Jokowi, KPK menegaskan, investasi yang dilakukan di Indonesia jangan sampai mengesampingkan kepentingan SDA.

YLBHI menyesalkan langkah Pansel Capim KPK mengundang polisi dan jaksa untuk mendaftar dalam seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan Marwan sudah dibebastugaskan dari jabatannya. Atas dasar itu, Febri menilai tindakan KPK sudah tepat dan cukup.

Dalam LAHP itu ada enam poin korektif, di antaranya Ombudsman mendesak pimpinan KPK memberikan teguran kepada Kepala Biro Umum, Direktur Pengawasan Internal dan Kepala Bagian Pengamanan terkait maladministrasi yang dilakukan oleh Marwan.

Posko pelaporan secara online melalui http://bit.ly/pengaduancapimkpk dibuka mulai 16 Juli 2019 hingga 30 Agustus 2019.

Firli Bahuri diduga pernah melakukan pelanggaran etis saat menjadi Deputi Penindakan, tapi keburu ditarik Polri sebelum disanksi. Bebas dari sanksi, Firli berusaha kembali ke KPK lewat seleksi pimpinan. 

Muhajidin Nur Hasim, Adik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sudah mangkir dua kali dari panggilan KPK terkait kasus suap Bowo Sidik Pangarso.