Indeks Kpk

KPK akan memanggil A. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin terkait suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut KPK, mahalnya biaya pilkada langsung dapat ditekan dengan program koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan APIP dan pencegahan di sektor politik.

KPK mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir terkait pemanggilan Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani.

KPK sudah mengajukan kasasi terkait vonis bebas Sofyan Basir, pada Jumat (15/11/2019).

KPK memeriksa 14 pejabat di Kota Medan untuk menindaklanjuti OTT beberapa waktu lalu.

KPK akan memanggil sejumlah nama dari kalangan DPR-RI dan DPRD Provinsi Lampung terkait korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

KPK mengaku kesulitan menjalankan pendidikan anti korupsi (PAK) di lingkungan sekolah.

Jokowi masih punya waktu untuk menerbitkan Perppu sebelum UU KPK 19/2019 berlaku penuh pada 21 Desember 2019.

KPK belum mau menjabarkan penyelidikan terhadap mantan Menag Lukman Hakim.

KPK mencekal dua orang dari unsur swasta yakni Heru Dewanto dan Teguh Haryono ke luar negeri. selama 6 bulan sejak 1 November 2019.

KPK menemukan modus korupsi yakni penerbitan surat perintah kerja fiktif untuk jasa konsultasi PLTU 2 Cirebon senilai Rp10 miliar dari Hyundai ke Sunjaya.

Sekjen DPR RI meminta penjadwalan ulang, karena sudah ada jadwal lain yang tidak dapat ditinggalkannya.

Salah satu bentuk dukungan 11 tokoh adalah mengajak KPK untuk mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

Kehadiran 11 tokoh disambut oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang berterima kasih atas dukungan dari tokoh-tokoh lintas disiplin terhadap KPK.

Febri Diansyah mengatakan jika instansi-instansi itu tetap melakukan tindak pidana korupsi, maka KPK tidak akan segan-segan melakukan penindakan.

Febri Diansyah mengatakan KPK tidak akan mempersoalkan siapapun yang mau menjenguk asal tidak memiliki hubungan dalam perkara.

Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan meminta dikembalikan ke LP Sukamiskin setelah ditahan KPK di LP Guntur.

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan melalui salah satu perusahaannya, PT Balipacific, tidak melulu mendapatkan proyek yang berkaitan dengan APBD Banten.

Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar Akbar Himawan Buchori telah dicekal oleh KPK selama enam bulan ke depan.

Franz Magnis Suseno menyebut sudah 'ketinggalan kereta' setelah dua bulan usai pengesahan UU KPK Jokowi tak kunjung terbitkan Perppu.