Indeks Kpk

Dari 48 wajib lapor LHKPN baru itu, belum satu pun yang menyerahkan LHKPN-nya pada KPK.

Mereka juga membahas soal Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang kini menjadi tersangka.

Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan laptop 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Persero.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, dicecar 30 pertanyaan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Pahala mengaku bahwa dirinya diperiksa selama delapan jam dan dicecar 20 pertanyaan.

Karna Suswandi adalah tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Situbondo.

Saat ini para korban telah diselamatkan dan mendapatkan pertolongan serta dibawa ke Puskesmas Mendoyo. Kemudian dirujuk ke RSU Negara.

KPK memeriksa Isa Rachmatarwata soal PNBP dari produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kombes Ade Safri Simanjuntak menjelaskan pemanggilan dari penyidik pada dasarnya ditujukan kepada empat pegawai KPK.

Brangkas tersebut, ditemukan oleh penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di dua rumah pada Selasa (22/10/2024).

KPK menilai jabatan Penasihat, Utusan Khusus, dan Staf Khusus memenuhi kriteria sebagai pejabat negara.

Tindakan Joko Widodo yang mengirimkan nama capim KPK ke DPR RI sebelum lengser adalah hal yang tepat.

Menteri dan wakil menteri punya waktu 3 bulan untuk serahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Menurut Jubir KPK, semakin banyak pemangku kebijakan yang terlibat, maka akan semakin baik upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

KPK mencatat terdapat 385 anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus tindak pidana korupsi sejak 2004-2024.

KPK menyita 15 unit tanah dan bangunan dari pemilik PT Jembatan Nusantara, Adjie, senilai ratusan miliar.

Jubir KPK mengatakan penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah di Pemprov Jatim.

Dengan adanya komitmen tersebut, para menteri kabinet Prabowo diharapkan bisa terhindar hari tindakan yang dapat merugikan negara.

Alexander mengaku heran dengan kasus ini karena proses di Dewan Pengawas KPK belum pernah dilakukan.

Ade Ary Syam mengemukakan, pemanggilan terhadap Alexander Marwata dilakukan pukul 09.00 WIB.