Indeks Kpk

Jubir KPK belum menyebut tanggal terbit sprindik untuk Marjani maupun pasal yang menjeratnya.

KPK juga mendalami soal keterkaitan Anggota DPR RI Komisi V sebagai mitra dari Kemenhub.

KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka. Bagaimana modus korupsi Fadia melalui PT RNB dan konflik kepentingan keluarga?

KPK juga meyakini hakim menolak praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), soal penetapan tersangka kasus kuota haji.

Sugiri terjerat tiga perkara yaitu terkait dengan suap pengurusan jabatan. Apa saja?

KPK akan memanggil anak dan suami Bupati Pekalongan untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.

Selain pengondisian saksi, ditemukan pula dugaan intervensi oleh sejumlah pihak, termasuk keluarga para tersangka.

Penyidik KPK akan terus mendalami forwarder lain yang diduga melakukan modus serupa seperti PT Blueray Cargo.

Penyitaan terkait dengan kasus dugaan korupsi di DJBC yang telah ditetapkan sejumlah tersangka dari pihak DJBC maupun pihak swasta dari PT Blueray Cargo.

Sebelumnya terungkap, lewat perusahaan keluarga PT RNB, Bupati Fadia menjadi vendor pengadaan outsourcing di sejumlah instansi di Pekalongan.

KPK menjelaskan Rul selaku Direktur PT RNB hanya melakukan tarik tunai uang yang ditampung di perusahaan untuk diberikan kepada Bupati Pekalongan Fadia.

Di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas, ahli UGM Oce Madril menilai KPK wajib memberi surat penetapan tersangka agar tak cacat formil.

Pakar hukum tata negara UGM itu memandang penetapan Yaqut sebagai tersangka oleh KPK cacat formil.

Karena itu, KPK menetapkan Fadia jadi tersangka kasus konflik kepentingan dalam proses pengadaan di Pemkab Pekalongan.

Dua orang diduga mengumpulkan dan mengondisikan para saksi sebelum diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi di Kabupaten Pati.

KPK juga mengantongi laporan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK terkait penghitungan kerugian negara dalam perkara kuota haji 2023–2024.

Mellisa mengatakan kuota haji hanya syarat administratif yang diserahkan oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia.

Fadia mengaku hanya berlatar belakang musisi dan tidak mengerti tata kelola pemerintah daerah, padahal sudah menjabat dua periode.

Ashraff Abu, Suami Fadia, adalah anggota Komisi X DPR RI 2024–2029, lalu Sabiq, anak Fadia, adalah anggota DPRD Pekalongan. Keduanya dari Partai Golkar.

Tim Biro Hukum KPK menyatakan perhitungan kerugian negara itu telah dirampungkan BPK.