Indeks Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi ungkap permintaan THR Bupati Cilacap untuk Forkopimda dari dinas, RSUD, dan puskesmas.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap Bupati Cilacap diduga memalak dinas, RSUD, dan puskesmas untuk mengumpulkan dana THR.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap Bupati Cilacap diduga memalak dinas, RS, dan puskesmas untuk mengumpulkan dana THR.

Usai penetapan tersangka, Bupati dan Sekda Cilacap akan ditahan selama 20 hari sampai 2 April 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita Rp610 juta dalam OTT dan menetapkan Bupati Cilacap serta sekdanya sebagai tersangka.

KPK imbau ASN tak menerima gratifikasi yang kian marak jelang Lebaran dan tidak memakai mobil dinas untuk mudik.

Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama 12 orang lainnya diperiksa terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Cilacap.

Saat ini, tim KPK masih melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan.

KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. KPK masih mendalami kasus dan punya waktu 1x24 jam menentukan status hukum.

Upaya pengondisian itu dengan menawarkan sejumlah uang hasil meminta kepada jemaah haji atas kuota haji tambahan pada 2023 dan 2024.

Kedua terdakwa yang merupakan kontraktor itu masing-masing divonis 1 tahun 10 bulan bui dan 1 tahun 4 bulan penjara.

Sebelumnya, KPK menyebut bahwa pihak Yaqut mengajukan penundaan pemeriksaan, namun batal.

KPK belum tahu alasan permintaan penundaan dan masih menunggu surat resmi dari pihak Yaqut.

Yaqut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.

Fenomena dukung-mendukung di media sosial ini kerap muncul dalam berbagai perkara korupsi.

Penahanan dilakukan setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap lima orang dalam OTT di Rejang Lebong.

KPK belum memastikan apakah pemeriksaan tersebut akan langsung diikuti dengan penahanan terhadap Yaqut.

KPK segera melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap Yaqut ke tahap selanjutnya setelah putusan praperadilan itu.

KPK meminta keterangan dari Japto terkait sejumlah perusahaan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

OTT KPK di Rejang Lebong, Bengkulu, sembilan orang menjalani pemeriksaan lanjutan. Di antaranya termasuk Bupati Muhammad Fikri dan Wakilnya, Hendri Praja.