Indeks Kpk

Ida Budhiati ingin memperkuat dewas agar memulihkan kembali kepercayaan publik ke lembaga tersebut.

Menurut Poengky, pemerintahan baru di pusat maupun daerah biasanya rawan kebocoran anggaran lantaran belum paham pengelolaannya.

Setyo Budiyanto menilai kerap terjadi kurang koordinasi antara pimpinan KPK ketikan menangani perkara.

Puan berharap proses fit and proper test Capim KPK dan Calon Dewas KPK nanti akan berjalan lancar.

KPK diharapkan bertindak lebih cepat dan tegas saat berupaya menjerat ulang Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi.

Bukan hanya pada haji reguler, KPK juga akan terlibat mengawasi penyelenggaraan haji plus dan umrah.

Sebanyak 866.060 penerima subsidi listrik kategori 900 Va tercatat telah meninggal dunia.

Adies mengatakan, Surpers tersebut telah diterima oleh Pimpinan Dewan pada awal November lalu.

PN Jaksel akan membacakan putusan gugatan praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Selasa (12/11/2024).

Usai ditetapkan jadi tersangka, Sahbirin tak diketahui keberadaannya dan tidak berkantor beberapa lama.

Dengan terbuktinya para pemohon terlibat dalam TPPU, Jaksa KPK menilai mereka tidak bisa disebut sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik.

Sahbirin tak lagi terlihat batang hidungnya setelah diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkup Pemprov Kalsel. Kemana dia?

Prasetyo menerangkan bahwa Prabowo mengikuti usulan yang telah dikirim Jokowi.

Maruarar Sirait juga mendorong agar aset-aset sitaan KPK dari kasus korupsi dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

KPK telah meminta Dirjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap Sahbirin.

KPK menyita uang tunai Rp2,4 miliar terkait penyidikan dugaan korupsi bermodus investasi fiktif di PT Taspen (Persero) 2019.

Laporan soal dugaan gratifikasi Bobby pun hingga saat ini masih ditelaan oleh Direktorat PLPM KPK.

Nurul Ghufron menyebut bahwa KPK akan menelusuri lebih lanjut perkara Zarof pernah masuk radar KPK atau tidak.

Audit BPKP menunjukkan bahwa perbuatan AT mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp319 miliar.

KPK membenarkan ada pejabatnya yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk jadi penjabat kepala daerah.